anak_mami:
SBY Kantongi Skenario Gerakan 9 Desember
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya telah mengantongi skenario dari Gerakan 9 Desember yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.
"Saya telah mengetahui bahwa rencana Gerakan 9 Desember sesungguhnya mempunyai motif lain, yaitu motif politik yang tidak mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Saya, alhamdulillah, telah mendapat pengetahuan yang relatif lengkap tentang apa, siapa, dan sasaran yang akan dituju pada Gerakan 9 Desember mendatang," ujarnya pada Rapat Pimpinan Nasional ke-3 Partai Demokrat, Minggu (6/12) di Jakarta Convention Center, Jakarta.
SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, meminta agar gerakan yang melibatkan massa yang besar itu mengikuti peraturan yang ada. "Saya ingatkan jangan sampai ada yang dikorbankan atau dijadikan martir, jangan sampai. Saya juga minta para petugas jangan terpancing. Banyak intrik, permainan, model masa lalu yang sesungguhnya bukan ciri alam demokrasi saat ini karena kita semua ingin membangun demokrasi yang bermartabat. Kita tidak ingin mundur dari demokrasi yang telah dicapai sekarang ini," ujar SBY.
SBY melanjutkan, "Saya meminta petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi, mengayomi, dan mengamankan rakyat masyarakat luas termasuk saudara-saudara yang berunjuk rasa. Saya minta mereka mencegah benturan, apalagi benturan fisik." Selama lima tahun menjadi Presiden, lanjutnya, dirinya memang selalu siap menghadapi berbagai unjuk rasa.
Seperti diberitakan, pada tanggal 9 Desember mendatang, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan gerakan aktivis dan rakyat antikorupsi, serentak di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota, dengan beragam acara, dari aksi, diskusi, sampai pembacaan puisi.
source
hidup
ANTI KORUPSI anak_mami:
update
Reaksi SBY "Iklan Gratis" Gerakan 9 DesemberSURABAYA, KOMPAS.com - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kemungkinan "martil" dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 merupakan "iklan gratis."
"Reaksi Presiden itu menjadi iklan gratis bagi kami, karena tidak benar bila kami ditunggangi, sebab kami hanya gerakan moral yang fokus kepada pemberantasan korupsi," kata penggagas Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Dr. Yudi Latief, MA. di Surabaya, Minggu (6/12).
Di sela-sela diskusi "Seabad Muhammadiyah" di gedung PW Muhammadiyah Jawa Timur, aktivis Pemuda Muhammadiyah itu mengingatkan aksi "Indonesia Bersih" tak perlu disikapi secara reaktif.
"Kami tidak mempersoalkan aliran dana Bank Century itu kemana saja, tapi kami ingin mengingatkan kasus Bank Century harus didorong untuk menjadi terang benderang, sebab kasus itu menjadi pertaruhan bagi masa depan Indonesia," katanya.
Menurut dia, bila kasus Bank Century tidak terungkap seterang mungkin, maka masa depan Indonesia akan suram, sebab korupsi akan tetap ada.
"Kita harus ingat bagaimana kasus BLBI menggerogoti uang negara, karena itu kita tidak ingin kasus Bank Century juga demikian. Artinya, negara dirugikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Kami ingin siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum, jangan mengulangi kasus BLBI," katanya.
Oleh karena itu, kata aktivis Kompak (Koalisi Masyarakat Pro Antikorupsi) itu, kasus Bank Century jangan dianggap sepele, apalagi ada indikasi "kompensasi politis" dengan tampilnya Idrus Marham sebagai pemimpin Pansus Angket Century.
"Yang jelas, kami akan mengawal kasus itu, karena itu kami siap turun ke jalan pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 dengan 10.000-an orang dari aktivis 1998, NU, Muhammadiyah, kelompok Cipayung, dan elemen lainnya," katanya.
Aktivis "Paramadina Indonesia Reform" itu menambahkan, tokoh yang diundang dalam aksi itu antara lain Prof Din Syamsudin (PP Muhammadiyah) dan KH Hasyim Muzadi (PBNU), namun pihaknya tidak mengundang tokoh politik seperti Megawati atau Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta (6/12) mengimbau aparat keamanan untuk menghindari benturan dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009, agar tidak ada "martil" yang dikorbankan untuk menggoyang pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di depan kader Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 Partai Demokrat di Jakarta (6/12).