You Now Here »

Habishabisan Membela Gubernur Anies Dari Segi Hukum  (Read 34 times - 69 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 18,434
  • Poin: 18.510
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged
Habishabisan Membela Gubernur Anies Dari Segi Hukum
« on: June 26, 2019, 03:06:44 PM »




Ucok Bakkara Gompar Sipaet:
"Jangan terlalu fanatik dengan Ahok. Biasa-biasa saja. Saya juga pendukung Ahok, tapi soal logika hukum saya tidak mau dipaksa-paksa ikut sesat apalagi sok tahu mendebat saya tapi tidak paham apa fungsi kata ''dan '' setelah kalimat: yang sedang dalam proses harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini ( Pergub 206). Jadi malu kan saya buka disini. Tapi tidak saya sebut nama. Anda beruntung."

Menarik...logis dan lugas....setuju sob Ricky...mantap jiwa...saya juga pendukung Ahok...terima kasih utk pencerahannya dan paparan fakta2 dan argumen hukumnya dgn referensi2nya...yg awam hukum bisa ikut belajar hukum gratis neh...sip...lanjutkan sob Ricky...kritis tp tetap logis sesuai fakta dan data yg valid....:-)

At Heist:
Setuju..! Kita membela yang benar, meskipun yg melakukannya gabener"

Donny Rahardian:
Maksud Ahok mengeluarkan Pergub memang sebagai lampu hijau Pemda untuk pembangunan pulau reklamasi,


 Tetapi saat itu Ahok juga melakukan negosiasi dengan para pengembang mengenai aturan tata ruang, pemanfaatan lahan, kontribusi tambahan berupa barang, rusun, maupun uang, dan juga target penyerapan tenaga kerja serta dampak lingkungan yg selanjutnya diatur di dalam Perda.


Itu makanya Ahok menahan IMB sblm Perda disahkan,


 Kalau anies dibilang sah mengeluarkan IMB tanpa Perda, ya mungkin sah tapi apa guna nya Pemda selain hanya sebagai tukang stempel tanpa mengatur dan mengupayakan hal2 bermanfaat bagi masyarakatnya.


Bisa saja dikemudian hari suatu pulau reklamasi menjadi kawasan exklusif dan terbatas untuk kalangan tertentu, dan mungkin lbh mudah ke singapur daripada masuk pulau reklamasi, toh Pemda tidak mengatur sama sekali hanya sebagai tukang stempel.

At Heist:
"....Itu makanya Ahok menahan IMB sblm Perda disahkan,.."  --> kalau artinya permohonan penerbitan IMB diajukan di era ahok, artinya pengembang tidak salah membangun meskipun IMB belum terbit kalau merujuk pada Ricky

Edwin Hendra Kusuma:
Dan kalau memang ada bukti indikasi korupsi, ya silakan laporkan ke
Kejaksaan Agung RI atau Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri bukan
justru menuduh-nuduh tanpa bukti
.



Ini point yang paling penting.

Roedy Siswanto:
Bung Ricky ,apakah betul logika hukum Saya sbb : dng adanya pergub tsb maka gubernur bisa mengeluarkan IMB untuk bangunan yg sedang dproses bangun ataupun sudah terbangun .Andai Kemudian Raperda yg didalamnya Ada 15% kontribusi tambahan disahkan, maka untuk yg sdh mendapat IMB , 15% tsb tidak berlaku , kecuali didalam oerdanya ditulis berlaku surut .

Donny Rahardian:
Itupun kalau msh ada draft Raperda nya, mungkin saja draft nya sudah hilang, mungkin komputer yg dibuat ngetik nya juga sudah di format ulang, printer nya sudah dibuang, dan meja komputernya sudah di potong2, bahkan tukang ketiknya pun sudah dimutasi.

Parto Suparto:
15% yang diperjuangkan BTP untuk warga DKI itu ujungnya kemana Bung Ricky. Cukup kali itu buat bangun RS Kanker

Indriawan Sutanto:
Kalau dibaca pergub no 206 tahun 2016 ini sebenarnya sementara sebagai panduan  rancang kota dalam hal menimbang pada huruf c karena perda lagi dibahas tentang kewajiban pengembang 15% terhadap NJOP untuk pemda DKI karena Pak Ahok kalah perda yang lagi dirancang berubah karena ganti gubernur yg ga mau ada reklamasi padahal ada keuntungan bagi Pemda DKI kalau Perda sudah diputuskan maka semua peraturan yang dipergub harus diseuaikan dengan Perda

Faizal Dennis:
eh elu klo naik motor bawa sim kagak? masih proses.
udh punya sim brati? blm.
ya kenak tilang dah lo.
gitu aja kok repot

Patrick Jahja:
argumennya si penulis secara singkatnya buat kasus ini:
" ya arusnya anda bilang ke polisi yang nilang anda, kalo SIM saya uda pasti jadi kok, tinggal tunggu keluar aja. kan syarat2 nya uda lengkap, kalo mau tilang tar aja kalo SIMnya beneran diputus langsung secara resmi dari sono uda pasti gak bakal dikasih keluar".

bukannya belain penulis. tapi mungkin dia liat dari sisi subjektifitas penggunaan detail kata di hukum, dimana anda mungkin liat dari kenyataan lapangan dari bagaimana hukum itu sendiri dilaksanakan.

makanya ada yang namanya pengacara dan jaksa. huehehe.

Tia:
Maaf, jadi kesimpulannya Anies melanggar peraturan ga dan kapan bisa di interpelasi DPRD?

Tony Gede:
Kalau soal IMB ini, kelihatannya enggak.  Karena peraturan yg dibahas bung Ricky menyatakan bahwa permohonan yg sedang dalam proses bisa mengacu pada peraturan gubernur.

Kalau pergubnya bilang boleh terbit, ya boleh terbit IMBnya.

Salahnya Anies di sini bukan secara hukum, tapi secara etika.

Waktu Pilkada, dia kampanye akan menyetop reklamasi.  Yang dimengerti masyarakat ya pulau A-E itu.

Ternyata mereka kecele.

Karena Anies menggunakan celah dalam definisi reklamasi itu sendiri.

Daratan2 yg udah jadi ya bukan reklamasi lagi, tapi sudah masuk wilayah darat.  Kalau IMB terbit, secara definisi dia ga salah, karena dia nggak menerbitkan ijin membangun di atas laut.

Sedangkan definisi reklamasi itu sendiri adalah penimbunan tanah di wilayah laut utk menciptakan daratan / pulau baru. Dan di pulau2 yg udh jadi sebelum dia jdi gubernur, memang sudah ga ada reklamasi lagi, krn udh rampung.  Jadi apa yg mau disetop?

Kecele kan pendukungnya? ??? ??? ??? ???

xenakis2:
berarti dalam pengurusan IMB tsb :
1. pulau reklamasi/hasil daratan reklamasi yang di segel bulan juli 2018, harus dicabut dulu SEGELnya [desember 2018]
- kriteria pencabutan/pembatalan SEGEL tsb harus apa saja?
- apakah dengan pencabutan/pembatalan segel hasil daratn reklamasi tsb, harus membayar DENDA karena pelanggaran" yang dilakukan
- apakah pemberian/proses IMB yang sedang viral ini juga dikenakan DENDA dikarenakan sudah melakukan pembangunan" gedung/unit rumah tanpa izin

2. udaaaaah......udaaah...
emang 741 banget tuh GAKBENER

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Habishabisan Membela Gubernur Anies Dari Segi Hukum yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/umum/habishabisan-membela-gubernur-anies-dari-segi-hukum-LlubZOOgsH

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: