You Now Here »

Gerakan Mahasiswa Milenial Kamu Jangan Ganggu  (Read 70 times - 69 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 20,588
  • Poin: 20.664
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged
Gerakan Mahasiswa Milenial Kamu Jangan Ganggu
« on: October 09, 2019, 10:37:19 PM »




Alexander David ™️ ✅:
Aku lanjutkan @disqus_xFomYfTUOX:disqus ... Keliru kalau di masa yang sudah demokratis seperti sekarang, masih perlu demo gaya "pemaksaan" 1998. Sekarang ini sudah tidak sama dengan 1998, kekuasaan negara tidak dimonopoli seperti dulu.

Kita sudah buat mekanisme pembagian kekuasaan, pengawasaan,... termasuk mewakilkan suara kita pada anggota DPR. DPR tidak bisa seenaknya buat UU sendiri, presiden bisa keluarkan Perppu. Presiden juga tidak bisa keluarkan Perppu seenaknya sendiri, Perppu yg dikeluarkan tetap membutuhkan persetujuan DPR. Kalau presiden keluarkan perppu lalu DPR tidak setuju trus demo lagi ? Dan diatas semua itu, semua UU bisa dibatalkan oleh keputusan MK yg "final & binding". Presiden, DPR, pers, sampai buzzer, semuanya bisa dikritik... coba saja dulu berani kritik presiden, kalau kata orang sekarang bisa "kelar idup lo"...

Jadi sebaiknya adik2 mahasiswa pahami dulu situasinya, minimalkan risiko / peluang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak2 tertentu, sampaikan pendapat melalui cara2 yang terhormat dan sopan selayaknya kaum intelektual. Jangan lupa, ini negara demokrasi, semua boleh berpendapat, tapi kita tidak bisa main mutlak2an memaksakan pendapat.

Hidup Mahasiswa... Terima kasih ya, suara kalian juga telah mewakili beberapa ketidaksetujuanku.

Indri Giber:
IMHO, aksi pelajar & mahasiswa kali ini sangat wajar dalam berdemokrasi. Krn mekanisme trias politika yg ada (Presiden, DPR, MK, dst) kadang memang tidak cukup. Buktinya setelah puluhan tahunpun RKUHP hampir saja lolos, pun dgn UU-KKS, dll. Kalo menunggu UU-nya disahkan baru kemudian dituntut lewat MK ini akan memakan waktu lebih lama, dan mengakibatkan masalah2 baru yg memanfaatkan status quo penegakan hukum yg berhubungan dgn UU tsb.


Sampai kapanpun di negara manapun maju atau tidak, demo2 semacam ini harusnya jangan dipandang negatif. Contohnya bbrp bulan ini di byk negara maju banyak sekali protes extinction rebellion, atau yg di HKG yg memperjuangkan kelangsungan demokrasi thd pengaruh RRC, dst. Ini adalah price to pay untuk demokrasi, sebagai check & balances buat para elit & penguasa agar tidak semenang-menang.



Biarlah adik-adik kita belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat. They will make mistake, and pay the consequences, as long as it's fair, so be it. Kita yg tua2 ini jangan egois dan complain terlalu berlebihan. Toh misalnya UU-KKS yg menabrak privacy berhasil digagalkan, kan kita juga toh yg menikmati hasilnya.

Alexander David ™️ ✅:
Aku sih tidak menyarankan lewat MK, tapi kalau mau bisa dijadikan plan-B. Walau itu termasuk pilihan juga, kemungkinan dikabulkannya kecil sis (karena MK cuma mengabulkan kalau UU bertentangan dgn UUD45).

Kalau menurut prof Mahfud sebaiknya jangan lewat DPR (legislative review), beliau sarankan lewat perppu saja. Alasannya (logika beliau) karena DPR yg buat, mana mungkin DPR mengabulkan ? Tapi kayaknya ada yg salah dari logika ini... lewat perppu juga sama, akan perlu persetujuan DPR juga, jadi apa bedanya ? Kalau ujung2nya balik ke keputusan DPR, ya baiknya langsung saja ke DPR.

Btw, demo di Indonesia dan Hongkong itu beda substansi, beda urgensi, beda situasinya. Aku sih tidak anti demo, cuma berharap jangan sampai masalah kecil dibesar2kan. Ada KPK atau tidak ada KPK, tidak akan berpengaruh banyak, negara dan pemberantasan korupsi tetap akan jalan. Jangan hal spt itu dibayar terlalu mahal dengan nyawa adik2 kita. Aku rasa tidak berlebihan... soalnya ini menyangkut nyawa manusia.

Tugas aku cuma mengingatkan : "Hidup ini seperti main game Hard Core,... YOLO (You Only Live Once)." Melihat keindahan dunia belum, mewujudkan cita2 belum, berbakti pada orang tua belum, kerja belum, menikah belum, punya pacar
saja mungkin belum... eh sudah mati duluan... lalu di akhirat ditanya
malaikat, "Belum waktunya kok kamu sudah pulang ?" lalu jawabnya "Gak tahu
kenapa, saya cuma iseng2 diajak teman..."

lexy:
imho perpu adalah pilihan yg buruk kalau ternyata perpu tsb ditolak DPR gimana? demo lagi minta perpu jilid 2? tetap mekanisme ke MK adalah jalan terbaik

Indri Giber:
Setuju, IMHO opsi Perppu lebih baik, krn KPK tetap bisa bekerja seperti biasa, business as usual tanpa ada disrupsi. Saya juga sejalan dgn opini MahfudMD ttg LR. JR butuh waktu panjang.


Mengenai DPR yg menolak Perppu ya gak papa. Artinya mereka keluarin UU buat mengcancel Perppu dan juga harus disetujui Presiden. Dalam hal ini both UU lama dan baru berjalan bersama dan ada pengetes-an judicial. Ada study lagi untuk mengetest UU lama dan UU baru. Again, buat KPK, business as usual, tidak ada disruption. OTT masih bisa dilakukan dst.


Yang penting, dengan mengeluarkan Perppu, kita jadi tahu JKW berpihak ke siapa. Dan bernyali besar utk fight dgn partai2 pendukungnya yg sudah wanti-wanti akan menolak Perppu.


It's a wishful thinking kalo negara bisa berjalan smoothly tanpa KPK. Kita sudah sukses menghasilkan the most corrupt president in the world. Dan dari pelajaran pahit itu lahirlah KPK. Besides, Indonesia berusaha me-ratify UN Convention Against Corruption, dan KPK adalah key component utk itu. Ratifikasi ini adalah faktor penting untuk menarik investor.



BTW, minggu kemarin kita denger ternyata polisi di Kendari (ada 7) yg dipersenjatai dgn peluru tajam, dan Kapoldanya dicopot. But I must say, walau sedih, adik2 kita itu sangat berjasa, to my eyes they are heroes (dan hopefully masuk surga, kalau ada). Yup IOLO, and dying for such cost, at least for me, would have been worthed. I know the feeling, I've been there ('98 rocks!).

Alexander David ™️ ✅:
Maaf sis baru sempat balas, polisi belum menemukan siapa yg menembak kemarin. Perwira polisi yg sis sebut itu dikenai "pelanggaran disiplin" karena menyalahi perintah atasan & SOP, mereka dengan inisiatif sendiri membawa senjata api saat tugas.


Masalah negara kita kompleks sekali, termasuk yg sis Indri sebut "Investor", bukan cuma korupsi. Faktanya, kita telah kehilangan mungkin jutaan trilyul rupiah, demi milyaran rupiah... semua berkat KPK. Ini yg saya harap bisa diperbaiki dalam UU KPK. Kita tidak bisa hanya berpikir hitam putih, tapi harus juga cerdik... negara ini juga butuh ekonomi, bukan cuma penegakan hukum.


Andaikan ada investasi (asing / negara) sejumlah 100 T... lalu ada korupsi ratusan juta / 1 M... apakah lantas proyek 100 T itu harus disegel / distop ??? Ada berapa banyak proyek seperti ini yang telah memberi KPK pujian, tapi telah merugikan keuangan negara dan jelas tidak berikan sumbangsih apapun bagi rakyat ? Contoh yg sudah kita tahu bersama ya ini :
 
(click to show)




Berapa banyak proyek2 besar yang jadi mangkrak seperti hambalang ? Apa kita harus terus lakukan hal2 ini ? Bekukan proyek2 besar hanya gara2 ada korupsi yg jumlahnya tidak seberapa di dalamnya ??? Kapan negara kita mau bangkit secara ekonomi ? Kapan rakyat mau sejahtera ? Kalau KPK tidak diawasi, lalu bagaimana kalau KPK dimanfaatkan untuk mensabotase proyek2 pemerintah ? ... Be smart, and please think about that...

Indri Giber:
Ooo gitu.
Kalo saya melihatnya dari dari facet yg lain.
Investor LN itu benci sekali dengan praktek korupsi, mengenai jumlah tidak masalah. Istilahnya akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Mereka minta 'jaminan' tidak akan dipalakin oleh oknum tertentu. Ketika mereka melihat ternyata suap sana-sini masih marak, mereka milih investasi di tempat lain. Korupsi di daerah kita masih subur lho. Para raja2 kecil di daerah memanfaatkan otonomi daerah buat bikin peraturan2 lokal (yg kebanyakan tumpang tindih dgn pusat).


Mengenai kasus2 besar, kita memang harus sabar. Krn memang rumit gara2 korupsi berjamaah. Bohongnya juga berjamaah. Saya setuju proyeknya distop. Siapa sih yg mau membangun klo pondasinya bobrok?



Saya suka sedih klo ada yg bilang KPK cari2 korupsi receh. Padahal korupsi Rp1 pun sudah menunjukkan attitute dari koruptor. Kali ini dia kena bbrp ratus juta, kalo gak ditangkap bisa jadi nanti korupsi lebih besar.


Sekali lagi, investor pada dasarnya fair play dan transparan. Korupsi sedikit apapun disincentivise mrk buat invest.


Mengenai conspiracy theory bahwa KPK sabotase pemerintah, kok kayaknya imaginative bgt yah ;-) Pansel yg mengangkat presiden, hasil pansel disetujui presiden dan diteruskan ke DPR. Jadi KPK tuh atas persetujuan presiden dan DPR lho.

Alexander David ™️ ✅:
Kalau bisa tolong tonton video itu, aku sih berharap orang macam sis Indri bisa bantu beri pencerahan ke masyarakat / adik2 kita mahasiswa. Tujuan kita sama, memajukan negara tercinta, semoga salah paham yg ada sekarang ini bisa diluruskan... KPK juga bisa kembali ke "marwah"-nya semula,... rakyat bisa sejahtera dan praktek korupsi bisa dihilangkan seminimal mungkin.

"Siapapun presiden di republik ini, kalau dia bukan sarjana hukum (maaf nih saya ngomong), kalau dia tidak care sama hukum, hancur negara bener. Kalau cuma care sama ekonomi saja juga hancur. Harus bisa dia memadukan dua disiplin ilmu ini jadi satu. Harus bisa memadukan antara ahli hukum dan ekonomi. Selama ini ahli ekonomi jalan sendiri, ahli hukum jalan sendiri. Malah ketika ada kebijakan ekonomi, ahli hukum berkata "Salah!". Karena salah, ditahan, negara rugi. Karena ahli hukum tidak mengerti soal ekonomi, sebaliknya ahli ekonomi tidak mengerti soal hukum." (Kata2 prof Romly... dari video itu)

Indri Giber:
Saya udah nonton videonya. Dengan hormat saya kurang setuju dgn pendapat prof Romli yg menyatakan kesuksesan penegakan hukum thd kasus korupsi adalah berapa banyak uang yg berhasil dikembalikan ke negara.



Saya termasuk purist dalam hal hukum. Artinya penjahat harus dihukum sesuai dgn kejahatannya, titik. Misalnya dia korupsi 10thn yg lalu, duitnya habis dimakan, ya dia dihukum dan dinyatakan pailit kalo gak bisa bayar uang pengganti.


Mengenai mengapa Indonesia itu korupsi mendarah daging? Itu krn Indonesia adalah negara  high cost (high cost politic, high cost economi, dll). Disain sistem politik kita bukan ditanggung negara, parpol cari uang sendiri. Ini akarnya. Dalam hal ini, saya rasa super KPK-pun gak akan berdaya, krn masalahnya mendasar sekali.


Belum lagi secara kultural kita seneng saling tolong menolong (termasuk dalam hal korupsi berjamaah) dan berterimakasih (baca: tanda terimakasih=$$$).

Alexander David ™️ ✅:
Yang beliau katakan istilah "Pragmatic Legal Realism" itu benar ada, termasuk di negara2 maju (US, RRC, dll) ... Soal setuju atau tidak, itu hak berpendapat sis yg saya hargai. Tinggal renungkan saja pertanyaan beliau "Mikir,... Jera tidak, lalu apa gunanya ? Negara dapat apa ?". Aneh kalau ada banyak terjadi kerugian negara akibat proyek mangkrak macam hambalang, tapi kita tetap tidak mau introspeksi & berpikir "Apa yg salah ?" Jangan2 karena ada "Aseng dan Asing" yang bisa jadi kambing hitam. Ada kepentingan bermain di sini, yg tidak suka negara maju dan rakyat makin sejahtera...

Afaik, hukum itu tidak pernah "an sich" berdiri sendiri, sejak dibuat saja dia sudah merupakan produk politik oleh lembaga politik. Hakim yg memutuskan juga bukan robot, mereka diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai hati nuraninya dan nilai2 dalam masyarakat, tidak hanya berdasar hukum tertulis.

Setahu saya, tidak ada negara di dunia yg bebas dari korupsi (sepertinya cuma 1 negara yg tidak masuk Corruption Perception Index). Jadi agak kurang fair kalau menyalahkan struktur sosial masyarakat kita, atau para politisi, atau karena negara tidak membiayai politik. Begini saja, silahkan sis sebut 1 negara yang tidak pernah ada / terjadi korupsi, supaya saya bisa belajar dari mereka.

Terima kasih sis mengakui kalau "... Super KPK juga tidak berdaya ..." artinya itu membuka kemungkinan kita untuk introspeksi, apa yg salah. Barangkali ada yg harus diperbaiki, direvisi, dll... jadi selama belum "sempurna", jangan apatis terhadap perubahan... Kita masih bisa jadi lebih baik :) bukan begitu sister ?

Indri Giber:
Well, tidak ada satu negarapun yg bebas korupsi. Tapi yg korupsinya jauh lebih rendah dari kita banyak toh. Memang ada outlier, tapi korupsi memang thrives kalo sistem politiknya seperti yg saya bilang, parpolnya cari duit sendiri.


Saya sudah sering menulis, ada kekuatan di sistem kita yg menghalangi perbaikan sistem. Menghambal roll-out e-government, etc. Raja2 kecil di daerah akan berjuang mati mempertahankan otda. Krn itu periuk nasinya.


Yg jelas kita lagi krisis rasa malu. Lihat aja tampang2 koruptor yg 'tebar pesona' ketika ketangkap. Juga masih ngotot mau ikut pileg atau pilkada. Gak papa jadi napi koruptor, asal gengsi, rumah mentereng, perabotan mewah (hint! papa minta saham).


Saya tetep dgn opini saya, KPK harus diperkuat, bukan dikebiri. The fact that Dewas itu dipilih presiden, calls for conflict of interest. The fact that penyadapan harus nunggu ijin tertulis, itu juga counterproductive, dan counterintuitive. IMHO yg dibenahi adalah proses akuntabilitas after the fact, not before. KPK bisa dimintai laporan ttg siapa saja yg disadap dalam kasus apa.

Alexander David ™️ ✅:
Kalau mau tetap ya gpp. Sis bisa sebutkan hal2 apa saja dalam RUU KPK yg baru yang mengebiri / meniadakan kewenangan KPK ? Andaikan bisa buat tulisan di seword malah lebih bagus, biar semua orang bisa baca... saya juga mau tahu.

Dan lagi ada kontradiksi di sini :

1. Sis tidak suka disadap, juga tidak setuju RUU PKS... tapi setuju kalau KPK boleh bebas menyadap siapapun tanpa SOP yg jelas spt sekarang ? Apa kalau hanya sebatas laporan dari KPK, sis bisa jamin itu bukan laporan formalitas seperti yg KPK lakukan selama ini (Berdasar pengakuan DPR komisi 3 - Laporan KPK itu Copy-Paste dari laporan sebelumnya dll) ? Faktanya sudah banyak penyelewengan yg dilakukan "oknum" KPK selama ini... (pemerasan terhadap orang2, hilangnya barang sitaan, mobil2 sitaan yg berkeliaran dijalan, sampai pemeriksaan BPK yg menyatakan KPK itu bermasalah).

2. Memang benar, KPK itu terbatas, tidak mungkin KPK bisa menangani korupsi di daerah2, punya cabang saja tidak. Seandainya memang benar peduli dengan adanya raja2 di daerah, harusnya kita mendukung perbaikan RUU KPK... kita kembalikan KPK pada tujuannya semula : Lembaga Ad-hoc yg tugas utamanya koordinasi dan supervisi khususnya Polri dan kejaksaan... Karena hanya Polri dan Kejaksaan yg punya kemampuan & sumberdaya sampai ke daerah2.

Sekali lagi, aku tidak pro koruptor, juga tidak anti KPK. Tapi kita tidak bisa menutup mata kalau selama ini banyak terjadi pelanggaran oleh KPK. Dan lagi, yg tidak kalah pentingnya, ada sebagian dari orang2 di KPK yang radikal... pro Khilafah. Ini bukan kata saya, tapi kata orang dalam di KPK sendiri lho ya... spt yg diungkapkan bung Meta (IPW). Apa sih salahnya pemerintah berusaha memperbaiki yg masih kurang...

Indri Giber:
1) IMHO, SOP penyadapan sudah ada dan jelas: ada bukti permulaan dan atas ijin kejaksaan. Mengenai laporan ke komisi DPR kita kan cuman denger dari apa yg mrk bilang (hanya satu point of view). Tolong dibedakan institusi dengan bad apples. Yg diaddress adl bad apple-nya bukan institusinya dikebiri, ibarat jangan membunuh rumput dgn buldozer.


2) Terbukti puluhan tahun dgn sistem yg ada kepolisian+kejaksaan tidak berhasil memberantas korupsi. Kita berprestasi menghasilkan the most corrupt president the world dgn kroni2nya yg sulit dihitung jumlahnya. So, we need KPK. A strong KPK, bukan KPK yg terkebiri. Selama ini KPK selalu dibatasi dalam rekruitment pegawai, I wonder why? Yg sudah jadi pegawaipun penjenjangannya juga dibatasi.


BTW, be careful, narasi KPK pro khilafah itu adalah produk buzzer. Penggaungannya sangat massive dan terstruktur. Banyak diantara kita yg terpengaruh. Tidak semua orang jenggotan pro khilafah. Hanya saya pernah duduk sebelahan dgn kriminal & ngobrol dikit, belum tentu saya adalah kriminal. I'm just saying...
Saya mengamati benang merah dalam penghembusan narasi KPK pro-khilafah ini.

Alexander David ™️ ✅:
Mari kita tidak berpikir integral, jangan parsial saja, cuma fokus 1 hal dan mengabaikan hal2 yg lain. Tidak ada yg mengatakan kalau korupsi kecil itu tidak jadi masalah, aku juga tidak berpikiran seperti itu.


Karena nila setitik rusak susu sebelanga ? Nah itu dia masalahnya... Logikanya : Kalau karena nila (korupsi kecil), maka semua kebaikan yg lebih besar (jadi rusak semuanya). Tidakkah itu jadi masalah ? Kalau itu jadi masalah, apa salahnya kita revisi UU yang bermasalah ? Ingat kalau tujuan besar negara itu : Kesejahteraan rakyat, bukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harusnya mendukung tujuan besar itu, bukan malah menghambat.


Sis sedih kalau KPK dikatakan cari2 korupsi receh ? Sis harus ingat kalau KPK itu adalah lembaga "Superbody" berbeda dengan Polisi & Jaksa. Jadi logikanya harus dibalik : Kalau KPK itu memang lembaga khusus / superbody, maka harusnya dia harus bisa menangani perkara2 yg tidak bisa dilakukan oleh polisi / jaksa. Kalau tidak, kita cabut saja status dan fasilitas "superbody" KPK... berikan saja ke Polri.


Jujur saja saya bukan orang hukum, juga bukan orang ekonomi. Tapi penjelasan prof Romly telah membuka mata saya, ada yg salah dengan KPK. Andai sis Indri belum menonton video dibawah ini... cobalah cari di Youtube dan tonton, cuma 12 menit. Setelah itu, andai ada yg sis tidak setuju, kita bisa diskusikan bagaimana selanjutnya :
 
(click to show)


lexy:
y salah dong kalau demonya memberi kesempatan kaum yg suka bikin rusuh leluasa merusak,sebelum berdemo sebetulnya ini dulu yg harus dipikirkan mahasiswa demo saya disusupi g,berpotensi rusuh g kalau sudah malakukan antisipasi mecegah 2 hal tsb  y silahkan berdemo
tapi masalahnya yg berdemo g peduli demonya disusupi atau berahir ricuh dan ahirnya merusak dan bikin susah rakyat pokonya masa bodo cuci tangan dan cukup bilang BUKAN KAMI

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Gerakan Mahasiswa Milenial Kamu Jangan Ganggu yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/umum/gerakan-mahasiswa-milenial-kamu-jangan-ganggu-RmprArHzAB

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: