You Now Here »

Mau Gugat Anies Baswedan? Bisa Mementahkan Pertanyaan Hukum Lingkungan Ini?  (Read 202 times - 107 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 23,210
  • Poin: 23.287
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged




Bersih bersih:
Jurus di atas itu pasti maunya pihak pengacara si AB, urusannya DIALIHKAN ke persoalan hukum perusakan lingkungan. Lha kalau pengacara penggugat class action mengikuti alur itu ya BODOH.

Yang dikehendaki kebanyakan KORBAN adalah menggugat KELALAIAN pejabat yg berwenang menangani pengembangan atau sekedar pemeliharaan wilayah.
Saya bukan ahli hukum - sekedar berempati dg sekian ratus ribu atau jutaan warga yg menjadi korban - MENCARI KEADILAN. Kata kuncinya mencari keadilan - bukan mencari kesalahan - tapi kalau jelas2 lalai ya jangan sampai cuma ngeles terus urusan selesai!!
Pertanyaan pertama: ga perduli mau menggunakan istilah normalisasi atau naturalisasi - apa iya dikerjakan? Memangnya hujan sekian itu akibatnya harus separah ini?? (Ramalan BMKG akan ada curah hujan yg lbh besar lagi di hari2 ke dpn- terus.. terima nasib?) Memangnya kalau ditangani serius, mengingat Jkt langganan banjir, tdk bisa mengurangi dampak banjir?
Pertanyaan kedua: Memangnya ngurusin sungai2 (DAS) di Jkt bukan tg jwb kepala daerah?? Ada UU ny kok.
Pertanyaan ketiga: Memangnya ga punya duit buat melakukan semua upaya pemeliharaan DAS termasuk pembebasan lahan, pengerukan, pembersihan sampah, dll.?? Kalau duitnya ada tapi dipakai buat urusan lain2 yg ga karuan (Aibon, pulpen, kertas printer, tinta printer...) terus ga perlu tg jwb??
Pertanyaan keempat: masyarakat melihat dg mata kepala sendiri pasukan pelangi yg melakukan pemeliharaan sampah dan sungai dipangkas, kapal keruk amfibi banyak yg nganggur, pompa2 banyak yg tdk berfungsi. Ini adalah kerjaan rutin yg dilakukan jaman Jokowi Ahok. Apakah ada KERJA lain yg dilakukan pejabat skrg yg mengambil alih atau mampu mengkompensasi dikuranginya aktivitas2 tab.??

Saya akan sangat mendukung kalau ada pengacara yg mampu membawa perkara ini ke pengadilan - soal nanti kalah, bukan masalah, kalau memang itu keputusan yg adil berdasarkan urai2an hukum dan tehnis yg diajukan penggugat dan tergugat. Karena sedari awal yg dicari adalah keadilan.
Masyarakat mau tau, apakah pasukan pelangi dikurangi krn itu idenya Jokowi Ahok - urusan perasaan pejabat kok mengalahkan kepentingan warga??
Masyarakat mau tau, apakah betul alat2 berat dan pompa berkurang aktivitasnya krn anggaran BBM dikurangi atau BBMnya dijual petugas jaga/lokal tapi dibiarkan (bagi2 rejeki, pejabat kebagian proyek, anak buah kebagian BBM)?
Masyarakat mau tau, apakah betul anggaran pengendalian banjir dipangkas krn tdk bisa ditilep krn mmg tidak ada kerjanya (sdh rencana tdk ada kerjaan utk pengendalian banjir!), shg dialihkan ke mata anggaran lain yg ada 'realisasinya'.
Masyarakat mau tau, apakah pembebasan lahan terkatung2 lagi krn petugas dan pejabat balik ke model lama, minta komisi ke pemilik lahan, no komisi no transaksi?
Masyarakat mau tau, siapa saja pejabat dan petugas yg merencanakan pengendalian banjir, kapan dan berapa kali rapatnya, bagaimana koordinasi antar biro, kesepakatan atau SOP yg disetujui bersama? Boleh dong masyarakat tau apa saja yg dikerjakan 'pelayan' nya.

Saya yakin semua ini ada UU yg mengatur, dan ada data yg terdokumentasi dg baik, dari periode gubernur2 sebelumnya dan yg skrg, ini soal perbandingan rencana kerja dan hasil kerja yg terukur, pastinya pengacara pihak penggugat bisa fokus masalah KELALAIAN pejabat. Sudah ada komentar yg tulis mengenai Gross Negligence - memang ini yg dipermasalahkan masyarakat, bukan mau DEBAT masalah lingkungan hidup.

Masyarakat sdh muak dg orang ini: jabatan direbut dg cara kasar, gaji dan dana operasional milyaran dinikmati sendiri, menghambur2kan anggaran utk tim yg ga karuan kerjanya, jelas2 tidak mau (bukan cuma malas) melanjutkan program yg bermanfaat bagi warga cuma karena gengsi, pengawasan ke bawah termasuk dg tim yg seabrek dan dg pejabat yg diangkat sendiri (banyak yg menggantikan pejabat2 yg sdh terbukti bekerja dg baik di era gubernur sebelumnya!) nol besar.
Posisi dan duit mau, tapi kerja ga mau. Sesudah terjadi bencana dan korban jiwapun masih ngeles dan pencitraan!! Amit2 banget.

Sekali lagi tujuan class action ini MENCARI KEADILAN. Biarpun hasil akhir kalah, tapi kalau semua fakta di atas bisa terbuka di pengadilan... itu sudah KEMENANGAN.
Pihak pengacara sukarelawan class action semoga mampu memperjuangkan ini.

Opa patompo:
Benar... jgn ikut alur mereka...

Barkah Adi:
Setuju!

Joshua Tjong:
Dalam Class Action ini bukan mempermasalah terminologi lingkungan tapi fokus pada "Gross Negligence" Bukti bukti Pemda DKI lalai sudah sarat mata karna sedikitnya ada 3 fakta: 1. Dampak banjir yg menelan  60 nyawa manusia dan kerugian material 2. Komentar, argument 2x tulisan orang orang yg berkompeten di main stream media seperti ketua DPRD DKI, Ulasan dari pakar UGM 3. Nihil kesiapan dan antisipasi Pemda menanggapi warning BKMG terbukti banyak sarana dan prasarana pencegahan banjir yg tdk siap, tdk berfungsi dan tdk di manfaatkan. Itu semua sdh lebih dari cukup membuktikan Gross Negligence. Ditambah satu lagi nih,..terbukti karna Gubernur nya memang goblok

xenakis2:
normalisasi isi batok kepala wan ogeb, biar naturalisasi cara berpikirnya

piter:
Bila menikuti argumen bung Ricky, kita akan salah arah dalam melakukan gugatan class action. Kita tidak bicara kerusakan lingkungan sebagai penyabab banjir di awal tahun baru, karena kerusakan lingkungan hanya salah satu penyebab.

Hujan di awal tahun baru adalah hujan lokal yang telah dinyatakan oleh BMKG adalah dengan curahan hujan tertinggi. Kebetulan terjadi di seluruh wilayah DKI.

Bila kita bicara hujan lokal, kita bicara daya tampung air di waduk2, situ2 di seluruh jakarta, kita bicara daya tampung sungai, kita bicara kemampuan drainase mengalirkan air ke sungai.

Semua paham bahwa tanah di jakarta 40% ada di bawah permukaan laut atau setidak-tidaknya sejajar dengan permukaan laut.

Sampai dengan kalimat saya yang terakhir, semua tidak ada hubungannya dengan kerusakan lingkungan.

Semua hal yang saya sebutkan di atas, daya tampung sungai, waduk, situ dan drainase adalah yang dapat di "manage" oleh Gubernur dan perangkatnya untuk mengantisipasi banjir "lokal" akibat curahan hujan yang tinggi.

Mari kita urai satu persatu, langkah apa saja yang sudah dikerjakan oleh Gubernur DKI dalam rangka meng antisipasi banjir.
Apakah sudah dilakukan NATURALISASI atau normalisasi sungai.
Apakah sudah dilakukan pengerukan lumpur, memperdalam, memperlebar sungai-sungai agar daya tampung air meningkat.
Apakah sudah dilakukan pengerukan lumpur di danau2, situ2, empang2 agar daya tampung air meningkat.
Apakah sudah diperlebar drainase, dikeruk endapan lumpur di drainase atau dibuat drainase yang baru agar mempercepat aliran air ke sungai atau ke waduk.

Bung Ricky, bila anda tidak membela gubernur Anies, anda juga harus menggali argumen mengenai kelalaian seorang pejabat publik dengan argumen hukum tentang kelalaian pejabat publik. Bahwa semua hal yang saya sebutkan di atas, dapat dikelola dengan baik dan benar dan tentu ada jejak nyata. Tentu juga ada alat ukur secara nyata akibat dari hasil pengelolaan tersebut.

Seperti yang saya sebutkan di atas, banjir ini adalah banjir lokal. Banjir awal tahun diperparah dengan lintasan air dari Puncak dan Bogor di sore harinya.

Kita fokus saja dengan gugatan ini di area KELALAIAN PEJABAT PUBLIK (gubernur), Kebijakan2 publik yang sudah diambil atau tindakan yang seharusnya dilkukan oleh pejabat publik untuk mengantisipasi banjir.

trapman:
Satu2nya yg akan mengkandaskan class action adalah dana hibah yg akan digelontorkan oleh si guberner terbodoh itu kepada pihak manapun untuk mendukung dia dan sudah pasti akan menghambur2kan uang rakyat, lumayan hitung2 penyerapan anggaran.

trapman:
Bukankah ekosistem disepanjang aliraan sungai jakarta sebelum2nya sudah dirusak oleh adanya banguna2n liar? Lagipula apa gunanya ekosistem yg sudah mengecil karena adanya bangunan2 liar tsb? Pada saat aliran air yg begitu deras seperti pada banjir kemarin apakah ekosistem yg ada pun tidak ikut rusak?

Faizal Dennis:
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf mengatakan warga tidak perlu memperdebatkan normalisasi atau naturalisasi yang akan diterapkan di DKI Jakarta karena keduanya memiliki tujuan yang sama.

"Sama saja sebenarnya normalisasi, naturalisasi itu sama saja. Bedanya bahasa doang, tujuannya kan ngelebarin," kata Juaini di Jakarta dilansir Antara, Selasa (7/1).

nah pertanyaan sekarang sudah dilakuin apa belum sama si gub ini?? no antisipasi terus banjir? ya wajar lah warga pada mau nuntut, gitu aja kok repot

Faizal Dennis:
beritanya elo cari sendiri aja

B-Over:
Kalau saya akan lebih fokus pada upaya apa yang sudah dilakukan pemprov DKI dalam penanggulan dan pecegahan banjir beberapa tahun terakhir mengingat ada beberapa rumah pompa yang tidak berfungsi serta pendangkalan dibeberapa titik bisa sungai/kali bahkan waduk yang ada di DKI. Jadi lebih pada kelalaian bahkan pembiaran.

Opini Tadeus:
Rasanya ga bisa juga..apakah cukup kuat bahwa kelalaian yang terjadi sebagai penyebab utama? Mungkin lebih baik perwakilan rakyat menghadap DPRD DKI dan mendesak mereka untuk memakai hak interpelasi mereka ??? ??? ??? ???

Bukankah para wakil yang duduk di DPRD DKI bisa dianggap sebagai  perwakilan dari seluruh rakyat Jakarta? ????

B-Over:
Itu yang paling ideal dibanding berdebat normalisasi atau naturalisasi serta dampaknya terhadap lingkungan. Itu trik kadrun dalam jurus andalannya yaitu OOT kalau sudah terdesak.

Jadi hendaknya pihak penggugat juga harus bervariasi lokasinya, semakin banyak variasi lokasinya, itu lebih baik dibanding sekedar jumlah penggugatnya.

Kemudian, perbandingan data belanja anggaran pemprov DKI dalam pencegahan banjir beberapa tahun terakhir.

Saya ada berkomentar di artikel lain sebelumnya bahwa adanya gugatan class action ini sekaligus membuktikan bahwa fungsi DPRD DKI tidak jalan yaitu sebagai fungsi kontrol eksekutif.

Opini Tadeus:
Kalau gitu sekalian dilebarkan saja....apa engga DPRD nya digugat sekalian? Karena dianggap lalai melakukan fungsi pengawasan untuk kepala daerah??

Hmm..topik yang menarik...

B-Over:
Mungkin saya salah, tapi seingat saya lembaga legislatif tidak bisa digugat karena produknya selalu bersifat kolektif beda dengan eksekutif yang memang berfungsi sebagai eksekutor dimana produknya bisa berganti sesuai dengan gubernurnya. Makanya mahluk macam zonk selalu berlindung dibalik imunitas DPR kecuali karena kesalahan oknumnya.

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Mau Gugat Anies Baswedan? Bisa Mementahkan Pertanyaan Hukum Lingkungan Ini? yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/umum/mau-gugat-anies-baswedan-bisa-mementahkan-QUVaGEux7X

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: