You Now Here »

Menggoyang Pemerintah Dengan Isu Isu China, Aparat Mendiamkan ?  (Read 120 times - 118 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 22,921
  • Poin: 22.998
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged




M.Y:
kata saya jg apa! makanya percuma "membangun" bangsa! bangsa nya sndr aj ga mau maju!
ad dua pilhan, 1 melenyapkan para penghambat kemajuan atau 2 ya sudah biarkan saja begitu begitu saja negaranya!

makanya bnyk org yg sudah tinggal di luar negeri mana mau pulang indonesia!

DC:
Ada pilihan lain, legalisasi melalui konstitusi mengenai perlindungan hak minoritas dan pelarangan penghakiman massal seperti di negara lain. Dalam kedua hal ini, negara ini masih terlambat 50 tahun karena adanya stigma bahwa minoritas itu ningrat dan berafiliasi dengan negara lain (aka. pengkhianat negara) seperti yang sudah diteriakkan oleh kaum rasis.

M.Y:
kl masalah perlindungan si sdh ad perangkat hukumnya!
kl utk mengontrol org masing masing it sulit!
masalahnya jumlah org bodohnya aj ada berapa bnyk wkwkkwkwkkwk

DC:
Silakan ditulis, pasal perangkat hukum yang anda rasa mampu untuk melindungi minoritas itu apa saja. Kita diskusikan bersama satu2.

M.Y:
sudah ad UU anti diskriminasi sara, UU ujaran kebencian dan hoax dst sebenernya dasarnya udh ada
di amerika sebenernya lebih liar!
kl kamu tau berita hoax nya lbh ganas! korban di sana it JEWS am black
konspirasi teori bisa masuk berita dan ga bs dicegah krn msk kebebasan berbicara makanya di sana ad klmpk kek neo nazi, bahkan gereja white identity jg ada isinya anti JEWS am black
bahkan demo di sana lbh kasar lagi kek jews will not replace us, unite the right dll

bedanya cmn klmpk spt it di sana mmg lbh dikit, biasanya madesu madesu macem di sini demo cmn puluhan org! lalu dibalas demo anti nazi yg dtg ribuan dst sob!

DC:
Mangga dilihat kembali kepada UU yang anda sebutkan, termasuk yang tidak dapat disebutkan tersebut, dan diaplikasikan kepada kasus pilgub 2017, kasus ibu pelapor volume Toa dan kasus2 penutupan paksa tempat ibadah. UU tersebut tidak mampu diaplikasikan karena berkontradiksi dengan UU penodaan agama, UU ITE maupun UU . Kembali lagi kepada parlemen, apakah benar mereka benar - benar dengan konfiksinya mampu berkata tidak ada loophole besar di dalam UU yang digunakan di dalam hukum hingga mampu dipolitisasi.
Jika menginginkan ide utopis agar semua orang tidak memiliki rasa tidak cocok, hal tersebut adalah hal yang impossible. Namun jika memang ingin membandingkan dengan Amerika, harus dicatat juga bahwa mereka memiliki hak untuk memegang senjata, sehingga masih memiliki kesempatan untuk melindungi diri sendiri jika terjadi hate crime secara fisik, maka hate speech itu sendiri diperbolehkan untuk menekan level agresivitasnya. Sementara di Indonesia, kemampuan untuk melindungi diri bagi minoritas itu yang harus dipertanyakan, karena harus kembali lagi melihat kasus2 yang saya sudah sebutkan diatas.

M.Y:
nah itu dinamakan pelanggaran UU! UU nya ada tp dilanggar sndr oleh pemangku jabatan!
bedakan dgn tdk ad UU nya am sekali!

kl di amerika sndr sebenernya ga ad UU spt kita lho
km kl liat di jalanan sana srg ada demo provokatif
"JEWS will not replace us"
"international jewry fck"
dsb nah lho mrk ga bs dijerat UU
coba sekali kali kamu liat situs kek STORMFRONT dll it bisa ada!
ga bs dijerat UU terkecuali mmg sudah melakukan tindakan terorisme ancaman dsb yg dimasukkan ke dlm kategori domestic terrorism

Bedanya cmn gerakan2 TOLOL macem it pengikutnya sedikit cuy! plg model Richard spencer yg bagi golongan right di US sendiri sbg org Bodoh! atau kek david duke mantan KKK yg dsbt orang tua caper! nah hukum di sana pun hakim nya tidak memihak pd mayoritas walau negara nya secara kata2 lebih kasar

kl di kita it ada hukumnya tp percuma pemangku jabatannya yg melanggar
jd bedakaan it antara Tanpa UU sama sekali dgn Pelanggaran UU terselubung!

kasus meliana jelas mmg hrsnya dia bs lepas demikian jg ahok! TOH mrk sebenernya ga terbukti salah kan! tp krn hakim nya tunduk pd mayoritas nya

UU perlindungan minoritas sebenernya sdh ad bukti nya ad spt UU anti diskrimimasi! tp di bwh ttp ad diskrimimasi sara kan? berapa grj yg dittp? apakah tdk ad UU nya? ADA tp aparat nya melanggar sndr krn tunduk pd mayoritas

DC:
Sama sekali tidak, kalau UU tersebut masih bisa menyediakan loophole bagi pemangku jabatan. Bukankah kalau begitu UU tersebut tidak memiliki fungsi untuk menghukum pelaku?
Kembali lagi, di Amrik sendiri memiliki hak untuk memegang senjata, sehingga mereka memiliki akses kebebasan berbicara yang lebih besar. Ideologi mereka tentang kebebasan individu adalah mutlak, bahkan ditulis pada deklarasi kemerdekaannya.
Walaupun memang di permukaan terlihat berbeda karena di negara ini memeluk kebebasan berpendapat yang bermusyawarah, level keseimbangan antara hak dan kewajiban pemangku kebebasan berbicara di negara ini masih satu level dengan AS. Sayangnya, pelaku diskriminasi SARA menginginkan level kebebasan seperti Amrik tanpa disertai hak untuk membawa senjata pribadi. Ini yang mengganggu keseimbangan dan tanpa hukum yang mampu menekan pelaku SARA, apakah parlemen akan membiarkan hal ini terjadi berulang kali?
Apakah benar UU itu sendiri foolproof? Pasal 27, 28 dan 29 sendiri masih dipertentangkan dengan UU ITE. Saya tidak pernah akan percaya aparat penegak hukum mampu keluar dari garis2 batasan yang ada kalau UU itu sendiri foolproof.
Saya tidak percaya akan kasus Ahok terjadi karena hakim hanya melaksanakan kewajibannya, it's their job. Bukankah kasus tersebut tidak akan eksis kalau UU penodaan agama tidak ada dan membicarakan sesuatu yang religi dengan orang asing diwajibkan menjadi sebuah tabu di dalam kehidupan sosial dan media yang diajarkan dalam pendidikan sekolah. Bahwa agama itu adalah milik pribadi, bukan orang lain.
Kalau ingin simpel, kalau memang tujuan UU penodaan agama itu sendiri adalah untuk melarang konversi paksa baik lisan maupun tulisan, maka buat saja UU larangan konversi agama secara paksaan.

"UU perlindungan minoritas sebenernya sdh ad bukti nya ad spt UU anti diskrimimasi!"
Mangga dibaca ulang, apakah agama minoritas termasuk di dalam UU tersebut kalau yang anda sebut merupakan UU no 40 tahun 2008? Juga harus diketahui, mengenai Undang2 yang mampu dijadikan loophole untuk menyanggah UU lainnya. Inilah yang saya permasalahkan, bagaimana UU yang satu mampu dipertentangkan dengan UU yang lain. Bahkan RUU yang sedang dibuat itu sendiri saya kira menambah lagi rumitnya loophole tersebut. Apakah hal ini masih sekiranya bisa diterima oleh parlemen? To sum up, harus ada perbaikan legislasi agar hukum bisa ditegakkan.

Brian:
Betul sekali, adalah percuma saja apabila menggunakan dialog & pendekatan lembut dalan menghadapi makhluk-makhluk yang tidak ada niatan tulus untuk berdiskusi & hidup berdampingan secara sama derajatnya.

M.Y:
betul! makanya saya blg cmn 2 pilihan kan

DC:
Pendekatan lembut sebetulnya kan masih bisa dilaksanakan, karena dengan mengeluarkan pelarangan penghukuman massa & perlindungan terhadap hak minoritas. Semuanya tergantung parlemen saja. Selama ini minoritas sendiri dipecah - pecah oleh kepentingan elit yang ingin menjaga privilegenya menjadi kubu tertentu dan selama minoritas belum bersatu padu, mana mungkin minoritas akan mendapatkan perlindungan secara konstitusional? Kalau hanya ingin menunggu tindakan aktif dari yang di atas, mereka sendiri pasti memiliki kepentingan politik masing - masing. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa gerakan dan persatuan semua pihak yang memiliki kepentingan.

Roedy Siswanto:
Semua yg miring miring harus ditindak tegas. Sinophobia yg diciptakan orde baru untuk kepentingan politik Soeharto , masih banyak elit yg tetap mencoba mempertahankan untuk kepentingan mereka . Ayo tegaslah pemerintah , Jangan sampai roda pembangunan terhambat atau malah terjegal oleh oknum oknum licik .

Brian:
Pelaku dan provokator terhadap isu kebencian etnis ini sebenarnya sudah jelas, hanya dari kelompok yang itu-itu saja. Kelompok yang juga berhubungan baik dengan ideologi2 pengkhianat yang berniat mendirikan negara dalam negara.

Pemerintah & penegak hukum harus berani melakukan tindakan yg sangat keras & tanpa kompromi. Nyatakan kelompok & ideologinya sebagai terlarang, lalu buang mereka semua ke pulau terpencil atau musnahkan segera di tempat, tanpa kompromi atau pengampunan.

Perlu diingat, dialog & pendekatan lembut hampir pasti tidak akan didengarkan. Tidak usah membuang waktu & tenaga lagi.

kurakuat:
mungkin cuma bisa berharap kepada presiden periode berikutnya
yang sekarang lembut hatinya cenderung kemayu sifatnya

erohko:
Secara ketatanegaraan sikh, seharusnya gk ada kaitannya ama presiden, itu domain nya yudikatif, Musuh utama pakde n seword khan memang kelompok provokator para penjarah duit rakyat, ada cendana,cikeas, lapindo, pak kumis etc..... Tapikalo para penegak hukumnya lemah, mereka msh akan terus merongrong pakde tuk melindungi hasil jarahannya. Media paling manjur, yaakh soal agama n aseng....

DC:
Bukan penegak hukum sebetulnya, karena sudah seharusnya menjadi tugas parlemen untuk menjaga kedamaian rakyat melalui konstitusi. Selama hal ini tidak menjadi sebuah hukum, kapan masalah ini bisa selesai? Media hanyalah media, penyalur aspirasi rakyat, namun mengerti sendiri media di Indonesia dikuasai oleh elit. Jadi bagaimana dong caranya agar parlemen mendengar suara minoritas?

Brian:
Mnurut saya tetap ada kaitannya dengan presiden, karena presiden termasuk representasi masyarakat negara kita. Walaupun memang, bukan hanya presiden yang harus berperan.

DC:
Harus belajar lagi mengenai tata negara. Saya akan memberi nilai 0 besar kalau ini menjadi jawaban pertanyaan di sebuah tes ulangan SD.

Brian:
Jadi menurut om, jabatan presiden tidak memiliki kekuatan apapun dalam pemerintahan, begitu kah?

Mohon maaf om, harus nggak sepakat kalau memang begitu.

Tetap harus ada peranan dari presiden, namun memang bukan hanya presiden sendirian yg berperan.

DC:
Mangga dibaca kembali saja buku PPKn nya, nak. Walaupun memang bersinergi bersama, dalam hal konstitusional semuanya tanggung jawab legislatif. Jabatan presiden harus maximum 2 periode, berapa banyak pasal yang belum dibahas padahal itu turunan dari kabinet2 sebelumnya dan bukankah padahal yang duduk di kursi parlemen itu masih bertahan bertahun - tahun? Dipakai saja logikanya......

Brian:
Itu om setuju semuanya harus bersinergi ????

Semuanya ya dalam artian semua yg diberikan kekuasaan mengelola pemerintahan, betul kah?
Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif & legislatif, betul?

Jika idealnya seperti itu, maka idealnya presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif juga berperan atuh om, tidak bisa diberatkan pada salah satu atau salah dua lembaga saja.

Makanya sy nggak sepakat kalau ada yg berpendapat bahwa ini merupakan urusan lembaga selain eksekutif. Wong semuanya punya kewajiban untuk bekerjasama kan?

Okelah kalau om merasa kritikan harusnya lebih ditujukan ke legislatif, dan masyarakatnya harus juga aktif. Tp mudah mudahan om ngga sampai berpendapat bahwa masalah ini bukan sama sekali merupakan tugas dari lembaga kekuasaan lainnya.

Gitu om ????

DC:
Bersinergi bukan berarti saling melewati wewenang nak. Dari definisi 3 bagian pemerintahan itu sendiri saja sudah bisa dimengerti setiap kekuasaan memiliki batasan hierarki kekuasaan. Bayangkan jika eksekutif bertindak semaunya tanpa payung dan arahan hukum yang jelas?

Mungkin presiden bisa merekomendasikan sesuatu, namun dalam hal pembentukan konstitusi tetaplah tanggung jawab parlemen secara keseluruhan. Apalagi kalau presiden sudah secara fisik berusaha menindak pelaku SARA dengan berhati - hati, sudah waktunya parlemen bertindak secara aktif juga dalam memerangi pelaku tindakan SARA dan melindungi hak minoritas melalui konstitusi.

Brian:
Iya, ga ada yg bilang harus presiden sendirian yang mengambil tindakan om. Dan ga ada juga yg bilang presiden sama sekali tidak mengambil sikap apa-apa.

Poin sy adalah presiden sbg bagian dari lembaga eksekutif itu perlu ikut berperan, baru bisa mencapai saling sinergi yang om sampaikan itu.

Mosok parlemen yg kurang cekatan ini kita beri pressure sbg rakyat jelata? Ya jelas kurang mantep dong. Perlu peranan dari lembaga pemerintahan yg lain juga, supaya (tarohlah) terjadi perubahan di konstitusi seperti argumennya om itu.

DC:
Saya juga ga mengatakan presiden harus sendirian mengambil tindakan kok. Yang saya katakan adalah tanggung jawab dan wewenang lembaga kekuasaan negara sudah dibagi menjadi 3 itu sudah fix, tidak bisa bergeser seperti yang terjadi di saat orba. Pada kenyataannya, juga walaupun Pakde sudah memiliki visi yang jelas, justru mengganjal di parlemen karena pertarungan kekuasaan dan lobi partai.
Apakah Pakde belum berperan aktif? Pada kasus gereja di Karimun yang diprotes warga saja Pakde sudah berusaha menyelesaikan tanpa melangkahi wewenang. Bukankah di situ point argumentasinya?
"Mosok parlemen yg kurang cekatan ini kita beri pressure sbg rakyat jelata?"
Lantas siapa lagi yang memiliki tanggung jawab konstitusional di negara ini selain parlemen? Kalau di dalam periode ini masih belum ada perubahan positif, apakah lebih baik NGO asing mendaftarkan diri menjadi partai dan wakil rakyat karena tampaknya mereka lebih prihatin? Kan konyol namanya.

Brian:
Poin argumentasinya adalah presiden sbg bagian dari lembaga eksekutif juga perlu turut berperan. Termasuk lembaga kekuasaan lain seperti parlemen dan pengadilan.

Jadi ndak bener kalau argumennya ingin menunjuk satu bagian saja yang bertanggung jawab & harus diberi pressure/kritikan. Dalam hal ini termasuk argumen om yang menyebut semuanya ada di tangan parlemen.

Nah karena om juga sepakat kalau harus ada sinergi antar lembaga kekuasaan, mengapa tidak sepakat dg pendapat bahwa "presiden harus ikut berperan"? Apakah karena kebetulan presidennya yg sekarang adalah Pakde? Sy harap sih nggak begitu om

Atau apakah mungkin om mengartikan argumen sy bahwa harus presiden yg bertindak dan melampaui wewenangnya? Kalau memang asumsi om seperti itu, boleh dibaca lagi argumen sy dari awal, apakah sy menyebutkan hanya presiden yg harus bertindak tegas.

Mungkin om udah keburu emosi karena puasa atau WFH, sehingga ada bagian2 yg kelewat ????


Dan karena om udah kadung nyebut Pakde Jokowi, kita bisa saksikan bersama bahwa realitanya "untuk masalah2 intoleransi & kebencian SARA, presiden Jokowi & bawahannya memang cenderung lambat dalam bertindak, bahkan ketika hukum yg mengaturnya sudah jelas"

Sering sekali nunggu rame & viral dulu, baru diproses, apalagi ketika korbannya adalah kelompok minoritas. Termasuk kejadian gereja di Karimun, kejadian pelarangan ibadah Natal di Sumbar, atau ribut2 ibadah online di Bekasi. Dan list-nya sudah cukup panjang utk disebutkan satu-satu.

Realita ini justru jadi dasar untuk memberikan kritik atau dorongan TIDAK HANYA ke satu bagian pemegang kekuasaan saja (misalnya ke parlemen seperti argumennya om).

DC:
Aduh, dibolak balik lagi nih opininya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apakah anda ini menginginkan presiden keluar dari wewenangnya atau bagaimana sebetulnya?

Memang tanggung jawab dari parlemen untuk hal konstitusional. Kecuali kalau memang parlemen ingin melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada presiden tanpa pemisahan kekuasaan. Hal ini patut dipertanyakan.
Kembali lagi kepada argumen yang sudah saya sebutkan, bahwa diperlukan konstitusi yang bulletproof dalam melindungi minoritas, tidak bisa setengah - setengah. Bagaimana eksekutif mampu melaksanakan sepenuhnya wewenang untuk mengamankan perdamaian tanpa diberikan payung hukum dari parlemen? Bukankah ada alasan mengapa sebuah kejadian harus viral terlebih dahulu baru presiden bisa bertindak? Mohon digunakan saja logikanya, kasus SARA di negeri ini yang sudah terlalu banyak harus diselesaikan satu per satu oleh presiden itu namanya membuang waktu. Beri negara ini legislasi dan hukum berat bagi penindak SARA, agar semua pihak mampu bertindak cepat dan diberi tanggung jawab berat untuk menindak pelaku SARA.

DC:
Mengapa harus berharap kepada presiden walaupun semuanya sebetulnya tergantung kepada keputusan parlemen karena ini adalah masalah konstitusi? Maaf, rasanya sangat salah sasaran jika hal seperti ini harus dikenakan kepada eksekutif yang memiliki bagian tersendiri di bagian pemerintahan.

Odank Sagala:
mohon maaf, initanda kegagalan "ulama /cendikiawan muslim" dalam membina umat untuk berfikir realistis sehingga menjadi pionir, bukan hanya mengekor, tanpa tau tujuan hidup.

Parlindungan Panggabean:
Sepakat dengan penulis.
Mereka gak butuh dan masabodoh dengan penjelasan. Pokoke anti China. Titik. Kalau dikejar kenapa.? Paling jawabannya China itu kafeer dan pemakan daging babi. Padahal dia sendiri tebar hoax dan fitnah pake hp buatan China juga. Asu nggak.?

si memble:
Kalo mo mikir sedikit, seharusnya bisa belajar dari bangsa lain yg berlomba2 berinvestasi dan bekerja sama dgn china. Buang sentimen pribadi/kelompok dan berusaha mendapat keuntungan buat bangsa ini dari situ. Itu kalo mau mikir sedikit lho... ????

Anggun Nidyanto:
Yang di otak kadrun komunis itu pembunuh,pemberontak,penyiksa.ini 2020 woiii...otaknya masih di 1965.

Wanda Bagus Sebastian:
Orba pula

FAUZi:
Dan yang paling aneh ... teriak teriak anti cina, tapi liat amoy nan mulus ngiler banget

Agung Nugroho:
#Aku jawa pribumi gak anti sara.
#Ani*B Turunan Arab/ Yaman , bikin hancur dki.
#Ahok teruji kinerjanya, nasionalis dan anti sara dlm tindakan2nya.
#PILIH SIAPA...!! BUANG KELAUT YG BIKIN HANCUR DKI

grd91:
coba yg teriak2 anti china .. di suruh pasang smelter bisa ngak ?

harriz salim:
dimana2 kita hanya bisa membangun , memeliharanya yg tidak bisa , gampangan , sabodo teuing , itu susahnya , makanya diperusahaan yg kerjasama dg Japan disetiap bagian ada orang Japannya cuma bagian hrd nya aja ga ada , invest milyaran atau trilliunan mana mau dilepas begitu saja

Turbocharged:
Suruh ilc bahas lapindo dong?berani tidak?

Donny Rahardian:
Teriak anti Cina tapi pake baju ke Arab2 an, trus loe bilang demi Indonesia ? harga diri loe dimana cuy ?

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Menggoyang Pemerintah Dengan Isu Isu China, Aparat Mendiamkan ? yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/politik/menggoyang-pemerintah-dengan-isuisu-china-aparat-OuywladxuA

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: