You Now Here »

KPK, Riwayatmu Kini.  (Read 182 times - 59 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 23,563
  • Poin: 23.641
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged
KPK, Riwayatmu Kini.
« on: July 13, 2020, 08:31:47 PM »




IsakItlay:
Bagi sy orang-orang yg mendesain UU Nomor 19 Tahun 2019 pntas digolongkan sbg pengkhianat2 reformasi... Jokowi jg sdh loyo termakan hasutan pd saat pemilihan komisioner dan RUU KPK pada saat itu shg tdk mau mendengarkan masukan2 dr akademisi yg sebenarnya relatif
bebas kepentingan

Roedy Siswanto:
mas Antok , boleh disebutkan mana bagian dari UU KPK yg baru yg menurut anda membuat pelemahan KPK ?

Indri Giber:
1. Adanya Dewas yg ditunjuk dan lapor ke presiden, yg artinya pilar Executive ikut cawe2 di penegakan hukum (pilar Judicative). That is just WRONG.
2. Mekanisme penyadapan yg harus lapor dan disetujui oleh Dewas (yg lapor ke presiden). Ini potensi conflict of interest (krn yg dituju adalah crew dari pemerintah & legislatif juga). Not to mention bahwa additional layer=wasted time.

BTW, disamping itu semua masih ada bbrp masalah dalam operasional KPK yg harusnya dicover oleh UU baru, kalo 'ngakunya memperkuat' KPK:
1. Independensi dalam rekruitment anggota dan pengangkatan jabatan. Saat ini kepolisian dan kejaksaan masih heavy-handed thd masalah ini, bahkan ada yg bilang KPK ini rasa kepolisian.
2. Budget juga semakin seret.
3. Perlunya penempatan representasi KPK di daerah. Thanks to OTDA, pemerintahan di daerah menjadi semacam raja2 kecil dan rawan korupsi.

That's just to name a few that's on top of my head. The list goes on...

Antok Prihanto:
Terima kasih untuk bantuannya. Mohon maaf, ini tadi saya masih hanyut untuk membaca-baca tulisan teman-teman Seworders. Banyak tulisan yang sangat menarik untuk dipelajari. Hanya saja, kadang-kadang sulit untuk mencari. Untuk membaca tulisan lebih dari seminggu yang lalu sudah agak sulit karena sistem database-nya sepertinya masih memerlukan sentuhan KK Pembina (pengelompokan tematik, pengurutan, dsb.).






















































































Tulisan itu saya buat untuk tujuan awareness. Jadi saya hanya berselancar mengikuti gelombang kesan umum yang berkembang. Sy setuju semua yang dikatakan Indri Giber.


























Memang ada sejumlah perbaikan yang perlu dlkk di KPK, terutama kontrol terhadap kemungkinan penyelewengan power. Bagi saya pribadi, UU KPK itu didasari ketidak-percayaan DPR bahwa sistem kontrol internal KPK sudah dilakukan dengan baik. Padahal di lingkungan internal sudah diatur dengan standar audit alur kerja, finansial, pengambilan keputusan, dsb. Jadi sudah ada mekanisme saling-mengawasi, tidak diperlukan lagi Dewas.UU KPK justru ngobok-obok hal yg sdh baik.




UU KPK banyak mempersulit dalam fungsi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan (dikaitkan pelanggaran hak asasi). Pdhl tanpa itu, KPK akan kesulitan. KPK jg hanya mlkk trio trisula teknik itu jika hampir pasti org yg disadap-digeledah-disita barang, 70-80% pasti layak dipersangkakan. Hanya perlu tambahan bukti krn KPK hrs sgt super-yakin (firm) utk menang di pengadilan. Adanya batas2 waktu (SP3 dll) jg sulit utk KPK yg bekerja scr kontinyu & akumulatif. Semua org KPK dpt diperkarakan jk melanggar ketentuan batas waktu yg ada di UU.

Roedy Siswanto:
Sorry mas , pertanyaan yg sama dengan yg saya tujukan dng mbak Indri.
Apakah menurut anda sebaiknya KPK dibiarkan menjadi lembaga super body yg tidak ada pengawasannya?

Indri Giber:
Makasih telah point out masalah SP3 dan penyitaan+penggeledahan.

Frankly, pembatasan waktu utk SP3 memang terdengar silly. Kasus2 korupsi di Indonesia umumnya sangat kompleks (berjamaah) dan berkepanjangan (multi year, multi regime). Sangat wajar banyak diantaranya yg berpotensi membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Metrik waktu itu sangat -maaf- simplistik. Ibarat: simple answer for very complex question.

Penggeledahan+penyitaan yang TIMELY itu sangat dibutuhkan, karena nature dari tindakan korupsi adalah kemudahan untuk menghilangkan tanda bukti (money is liquid and has no nationality). Time is of the essense.

Antok Prihanto:
Maaf, ini sy baru belajar pakai editing. Ternyata kepanjangan... Trims, tp sy hrs baca UU-nya lg kalau utk menunjukkan pasal2nya. Skrg sedang menikmati baca tulisan2 Seworders yg sdh lewat bbrp waktu lalu. Wah repot jg, kalau nulis hrs pakai nyingkat2, ckckck...

Indri Giber:
Saya pake keyboard 3 Bahasa, jadi autocorrect-nya acak kadul dan time consuming. :o)

Roedy Siswanto:
Jadi menurut mbak Indri sebaiknya KPK dibiarkan menjadi lembags super body tanpa pengawasan ? begitu mbak , atau mungkin saya salah menangkap tulisan mbak Indri ?

Indri Giber:
Mekanisme pengawasan sudah ada kok. Aturan internalnya-nya sudah sangat strict. Seperti yg mas penulis sampaikan, UU KPK baru ini mengubek-ubek yg sudah bagus. Kalau setiap kali ada oknum yg bersalah aturan main diubek-ubek (apalagi dgn ditambah kerancuan pelaksanaan trias politika), ya gak ada integritas dalam sistem.

Again, hate the player, but not the game!

Roedy Siswanto:
Artinya mbak Indri setuju pengawasan hanya oleh internal KPK saja ?

Indri Giber:
Iya, dan ada mekanisme akuntabilitas yg transparan. BTW, DPR juga punya hak bertanya. Cuman mereka kadang kurang efektif dan fair dalam memakai haknya (that's another topic).

Again, semakin banyak UU yg rancu dan tidak konsisten dalam pilar masing-masing, semakin semrawut negara kita dalam penegakan hukum.

Satu lagi, UU itu outlasts regime. Artinya dengan UU ini, KPK masih akan terus 'diperkosa' di regime berikutnya. Sorry for being super direct here.

hoetomo:
Saya juga tidak mengerti :
Kelihatannya semua hanya ingin menikmati sesaat , tidak diajarkan bahaya korupsi atau penyelewengan2 atau pembiaran mafia2 elit bermain.
Mungkin mereka pikir dengan uang banyak bisa menikmati uang , rumah mewah anak sekolah luar negeri meskipun tidak ada gunanya tidak bisa mempraktekan ilmunya.
Lalu kalau negara hancur apa tidak kasian anak cucu , keponakan , teman2 ,tolong Bapak2 yang punya kuasa, percuma kalau hanya mau menikmati sendiri sesaat.

Eustachius Widianto:
Koyo lagu bengawan solo, KPK riwayatmu dulu.......

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel KPK, Riwayatmu Kini. yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/umum/kpk-riwayatmu-kini-cDtHIJo14m

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: