You Now Here »

Gibran Kurang Bijaksana  (Read 85 times - 109 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 24,365
  • Poin: 24.444
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged
Gibran Kurang Bijaksana
« on: May 06, 2021, 08:18:44 PM »




Senopati:
Pencopotan Lurah, hanyalah pelepasan jabatan. Jadi beda dg karyawan swasta dipecat, bakal nganggur.
Sedangkan Lurah, masih tetap sebagai ASN dan dipindah tugaskan saja dalam jajaran Pemkot.
Jelas juga pungutan liar, tidak diperbolehkan bagi ASN. Masih bagus cuma diturunkan dari jabatan dan bukan diproses tipikor, yang bisa berakibat pemecatan dari ASN.

Lonewolf? ???:
Mbok yo ojo kesusu, dalami dulu duduk masalahnya baru bikin keputusan. Jangan sampai timbul kesan pencitraan gitu lho...
Terus bagaimana anggota Linmas dapat THR atau tidak? Tolong Gibran bayarin THR mereka dari kantong sendirilah.

Tantra:
Setuju

Panda:
Berbeda pendapat sah2 aja.
Yg jelas tindakan Gibran Di apresiasi oleh Gub Jateng.
Kalo soal Linmas ga dpt "thr" knp ga minta lurah, camat atau walikota, knp mesti minta ke warga/umkm kecil?

Tantra:
Gubernur Jateng bukan warga Solo. Dia tidak mengerti yang sebenarnya.

Yang disodori proposal oleh Satlinmas bukan umkm atau warga, tetapi pengusaha besar kaya raya. Wilayah kelurahan gajahan adalah pusat ekonomi Solo. Sebagian eilayah deretan ruko Coyudan masuk dalam kelurahan Gajahan.

Marzel:
Artinya penulis menghalalkan orang miskin "merampok" orang kaya lewat alasan sumbangan dan THR. Gak boleh gitu dong...penyakit ini mah selalu muncul berulang-ulang sesuai moment, apalagi saat lebaran. Segala macam proposal masuk semua. Penulis gak tau bahwa orang kaya itu juga pusing unt kasih THR ke karyawannya sendiri sementara usahanya sekarag lagi gak lancar. Sudah pasti akan keluar dari kantong pribadi daripada di demo oleh buruh....
Jangan kira hanya satu atau beberapa proposal minta2 begini yg masuk ...itu buanyak sekali tau...kasih 1, akan datang 100. Kasih 100 akan datang 1000...dar. Justru jadi lahan pemerasan dng alasan segala macam....

WeleWeleAntiJoker:
gue curiga jangan2 komplotannya manggil teman2nya datang ke pengusaha yg ikhlas walaupun pas-pasan supaya rame2 minta sumbangan sampai pengusahanya bangkrut wkwkwkw

Heulang Dugul:
kok kesannya logika ybs itu, kalau kaya raya, sah-sah saja untuk diperas.

Tantra:
inti dari artikel ini bukan pada permintaan sumbangan om. cerita permintaan sumbangan itu saya jadikan prolog untuk memberi pengantar, seperti itulah kepengurusan yang terjadi sampai tingkat rt.

inti dari artikel ini, mempertanyakan sanksi yang diberikan oleh Gibran terhadap lurah. Apakah hal tersebut tidak berlebihan? Apakah tidak lebih bijaksana jika ditegur atau diperingatkan terlebih dahulu. kalau langsung melakukan pencopotan, itu akan menimbulkan iklim kerja yang kurang baik di lingkungan asn solo.

xenakis2:
wah pungli ternyata diperbolehkan dengan dalih tidak adanya pemenuhan kesejahteraan


maka boleh pungli ke pengusaha or apaan aja demi sejahtera.....

Tantra:
Kasus di solo bagi saya bukan Pungli. Beda dengan di Medan.

Saya ceritakan di depan, saya sejak umur 24 tahun melayani warga. Itu sebagai pembuka, bahwa solo punya kultur tersendiri.

Terlebih, bila itu memang kesalahan seorang ASN, tidak adakah sanksi yang diperlakukan bertahap mulai dari teguran dst.

??? ?????乇 ᵃʲᵃ ✅:
Biarlah itu keputusan sang walkot. Mungkin ini gebrakan pertama pencopotan tanpa di kasih peringatan. Toh si lurah masih ASN dan masih bekerja walau bukan menjabat lurah lagi. Memang harus di shock therapy para ASN yang melanggar ketentuan. Biar gak tuman. Masih mending kerja di ASN coba kalau di swasta, bisa nangis berhari².

Tantra:
Tapi kesan yang didapat, Suparno melakukan itu untuk kepentingan pribadi Mas. Kasihan, dia dan keluarganya tertekan. Padahal kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu.

*Ga kangen pulang lihat photo di atas mas?

Semarsays:
Mau berdalil apapun yg namanya di luar aturan itu adlh pungli
Harusnya bukan minta ke masyarakat, minta kpd walikota/pemerintah
Ndak bisa jd berdalih bukan mnt ke setiap warga hny kpd perusahaan besar, tetap sj itu minta namanya dan diluar ketentuan toh? Ada ketentuan boleh minta2 THR utk linmas? Trus apa bedanya dgn ormas liar?
Sekali lg agar jelas ya om
PUNGUTAN/MENGUTIP/ MEMINTA DANA DILUAR KETENTUAN/ATURAN ADALAH PUNGLI
Kl segala macam dalil utk pembenaran maka jadinya org mau bikin ktp, sim, skck dll jadi boleh2 sj minta duit di luar ketentuan, jadi pembenaran utk hal2 yg tidak benar toh? Sama toh alasan dan dalilnya yaitu " kami kan capek melayani masyarakat", kan dalil ini yg di pakai om dlm tulisan om ini
Bukan berarti menyepelekan tugas dan fungsi perangkat RT, dalil dan perbuatan haruslah benar baru akan dpt pengakuan
Perangkat RT BUKAN ORMAS LIAR, perangkat RT adlh org2 yg terpilih dan terhormat
Kalo om nanti bicara kami bukan ormas maka skrg kelakuan minta2 THR ke pengusaha itu SAMA dgn kelakuan ormas liar toh?
Utk kesejahteraan, BENAR patut diperhatikan pemerintah bahkan WAJIB, krn perangkat RT itu perpanjangan tangan pemerintah, tetapi ada JALAN DAN JALUR yg bermartabat, ajukan proposal ke pemkot, bukan dgn jalan minta2 kyk gt
Minta2 THR ke pengusaha itu JELAS SALAH
Coba kl mau debat, TUNJUKKAN LANDASAN HUKUMNYA YG BENAR yg menunjukkan bhw perangkat RT berhak dan berwenang melakukannya
Kalau tidak ada landasan hukumnya ya pungli itu namanya, mau pake dalil apapun
Cobalah forum perangkat RT se kota solo datang ke pemkot, ajukan tunjangan kinerja, jangan minta krn ndak elok bahasa minta itu,
Lebih tepat tunjangan kinerja krn memang linmas itu adlh bagian dr pemerintah yg tugasnya menjembatani dan memperlancar program2 kerja pemerintah
Sudah WAJIB dan HARUS negara memperhatikan kesejahteraan linmas

Tantra:
Komentar yang bagus sekali. terima kasih.

Ini kita bicara terkait peraturan ASN yang menyalahi aturan.

Sudah saya sebutkan, saya tidak mengetahui dengan detail aturan dan peraturan dan disiplin ASN. Yang saya kritik dari Gibran adalah, apakah diperlukan pencopotan jabatan sebagai lurah dengan kesalahan yang diperbuat lurah tsb? Apakah sanksi bertahap seperti teguran, peringatan, pencopotan jabatan sampai pemecatan ASN, tidak dilakukan Gibran? Alangkah lebih bijaksana jika Gibran menegur terlebih dahulu, syukur2 bertabayun ke lurah, apa yang sebenarnya terjadi, sambil memberi peringatan.

Perbuatan Suparno bagi sebagian besar ASN dan masyarakat Solo,  tidak pantas diganjar dengan  sanksi pencopotan. Jika Gibran terus saja membuat kebijakan yang kelihatan di luar tegas dan dipuji banyak orang, tetapi membuat kegaduhan di lingkup kerja Pemkot Solo, saya yakin, kinerja Gibran akan diganggu oleh para pejabat karier di Pemkot Solo.

Ingat, walikota itu jabatan poltis. Walikota hanya pembuat kebijakan dan legalitas. Sementara kinerja sehari-hari terkait birokrasi dan pelayanan masyarakat, tetap dipegang oleh para pejabat karier (ASN), yang dikomandani oleh Sekretris Daerah.

Dan perlu anda tau, saat ini warga solo, terutama yang tergabung dengan paguyuban RT/RW serta para ASN merasa kecewa dengan kebijakan Gibran mencopot Lurah Gajahan. Tinggal tunggu waktu saja semua bergolak, jika Gibran masih merasa sebagai orang yang superior.

Tantra:
Uraian yang sangat bagus. terima kasih sebelumnya.

Ini kita bicara kebutuhan  di lingkungan RT dulu.
Kebutuhan dan kegiatan di tingkat lingkungan RT yang terencana, memang kita mengajukan bantuan ke pemerintah. Tetapi banyak dari kegiatan dan kebutuhan di lingkup RT yang bersifat mendesak untuk dipenuhi. Tak jarang, kebutuhan dan kegiatan tersebut terkait dengan sosialisasi maupun implementasi dari program pemerintah. Misalnya pendataan warga kurang mampu, memilah dan memilih siapa2 yang berhak mendapat bantuan sosial dsb. Itu semua butuh anggaran untuk sekedar membeli minuman dan snack. Atau kebutuhan yang agak mahal, misalnya ada saluran air atau jalan lingkungan yang rusak yang butuh perbaikan segera. Hal2 tersebut tidak dapat dimintakan bantuan segera ke pemerintah.
Hal yang paling memungkinkan untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut adalah meminta dana sukarela kepada warga mampu maupun pemilik bisnis di lingkup RT.
Coba bayangkan, jika RT hanya bekerja menunggu dana bantuan dari pemerintah. Saya yakin, pelayanan ke warga akan menjadi kacau, terutama di tingkat Kelurahan.
Itulah salah satu bentuk dari gotong royong dan partisipasi warga di lingkup RT dalam membantu program pemerintah.
Mengenai UU dan atau peraturan dimana RT boleh memunggut sumbangan semacam itu, memang tidak ada. Untuk itulah, dalam artikel tersebut, saya mempertanyakan, apakah punggutan yang dilakukan RT seperti yang saya contohkan adalah termasuk pungli? Jika ya, kami siap juga dicopot. He..he..(menarik nafas lega, bebas dari mengurus warga yang menyita waktu).

Jika dianggap pungli, bisakah pemerintah mencukupi segala kebutuhan warga terkait dengan kepentingan sosial dan kepentingan umum yang dibutuhkan oleh warga? Saya yakin pemerintah kota maupun pusat untuk saat ini tidak mampu memenuhinya.

Terkait dengan kalimat anda " kami kan capek melayani masyarakat", saya merasa itu sebagai kalimat tuduhan kepada pengurus RT menikmati permintaan dana sumbangan. Sudah saya tegaskan, bahwa RT dan pengurusnya malah sering nombok untuk mendukung kegiatan warga. Jadi hasil dari permintaan sumbangan tersebut, murni dikelola untuk kepentingan bersama.

WeleWeleAntiJoker:
kasihan juga anda sebagai ketua RT jadi kelimpungan, kerepotan, mau bantu masyarakat tapi dilematis, gak ada dana, dsb

mungkin untuk jaga2, gak ada salahnya ketua RT bertanya-tanya apakah kegiatan kumpul dana swadaya dari warga itu boleh atau tidak boleh...

agar gak terjadi hal2 yg mengejutkan di kemudian hari... disemprotin dsb wkwkwk

Tantra:
halah..kalau dicopot malah bersyukur. he..he...

Heulang Dugul:
kalau bener bersyukur kalau di copot ya sudah, nggak perlu ribut, tinggal tunggu waktu saja kan? bahkan blowup saja kelakuan anda meminta sumbangan atau apapun dalihnya itu, kan jadi bisa segera diketahui tuh dan segera di copot.

Tantra:
Siap. tunggu saja artikel saya, mengenai pertanyaan ini ke pemerintah kota solo. Apakah punggutan yang yang dilakukan para RT termasuk kategori pungli?
Sekalian saya tagih perda nya dan anggaran yang diperlukan oleh warga untuk menutupi kebutuhan, terutam,a terkait dengan bantuan yang diperlukan oleh pemerintah kepada warga.


Anda kurang memahami mengenai cara dan upaya para pengurus RT untuk menutupi kebutuhan RT. Sebagian atau separonya adalah untuk membantu dan mensosialisasikan apa yang diminta oleh pemerintah melalui intruksi dan petunjuk yang diberikan oleh kelurahan.

Bila RT hanya menunggu dana dari pemerintah, pelayanan warga tidak akan selancar seperti saat ini. Dan bila anda masih belum tau juga, tunggu saja RT RW di solo tidak mau bekerja melayani warga. Disitu anda akan lihat, seperti apa kacaunya jalannya pemerintahan.

«§»:
bagaimana dgn dana desa?
kelurahan di solo gak dapat dana desa makanya gak punya duit utk ngasih thr pegawai²nya dan termasuk gaji layak utk rt/rw?

Tantra:
RT RW di Solo ga digaji. Hanya ada subsidi untuk beaya operasional.

«§»:
apakah karena namanya kelurahan, bukan desa, makanya kelurahan di solo tidak dapat dana desa?

gaji rt/rw memang tergantung kebijakan pemda, juga tergantung besarnya pendapatan daerah.
kalo di jakarta sekitar 2jt/bulan.

mungkin karena caranya yg gak benar (dgn pungli) walau niatnya baik utk thr.

iam hêylêl:
Gpp, anggap itu jadi bagian dalam proses dia jadi pemimpin to.


ahaha

Martin:
Mas penulis, boleh saja pendapat anda soal bahwa RT/RW kurang dana, sehingga harus minta dukungan masyarakat.. Tapi apakah sampeyan sudah melihat ada video Gibran menemui LinMas untuk tahu duduk persoalannya..

Semua silakan dipandang dari sudut yang proporsional saja.. tulisan anda boleh saja disampaikan, tapi perilaku yang minta sumbangan ini, sebenarnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak cukup untuk kehidupan dan lain sebagainya.. Apalagi di endorse sama Pak Lurah..

Saya sih simple saja, apakah Pak Lurah sudah komunikasikan ke atas atas kekurangan untuk dana operasional? Bisa jadi sudah, tapi tidak ada follow-up.. Terlalu dini mengatakan kurang bijaksana, namun sebaiknya soal pungli-pungli memang harus diberantas. Lebih enak jika ada dasar hukum yang pasti..

Saya sendiri mengalami rumitnya birokrasi, untuk pengurusan akta kelahiran, harus melalui RT/RW dan Kelurahan, padahal kalau menurut aturan dukcapil, bisa langsung ke kelurahan tanpa surat pengantara RT-RW.. tapi kenyataan-nya ? NOL BESAR.. tetap harus minta surat RT RW... baru ke kelurahan..

Yang lebih parah nih, di kota saya, sudah ada aplikasi yang dikeluarkan dinas propinsi (dukcapil provinsi) untuk meminimalkan ketemu dengan petugas kelurahan.. Semua di upload... TAPI apa yang terjadi ?? SETELAH UPLOAD tetap suruh hubungi orang kelurahan dan minta isi FORM MANUAL ??? Coba toh.. bayangkan.. dengan di SOLO, mereka semua upload, datang ke dinas dukcapil HANYA untuk ambil akte, sisanya semua di upload...

Dari hatil kecil saya, saya menghargai anda untuk menjalankan tugas sebagai RT-RW..tetaplah melayani, dan semoga nanti suatu saat ada aturan lebih jelas utk kesejahteraan RT-RW yang telah memberikan sumbangsih....

Tantra:
Tanggapan yang sangat bagus. Terima kasih.

Cerita saya tentang pelayanan saya, hanya sebagai prolog untuk menceritakan ttentang kultur masyarakat solo, terkait dengan permintaan sumbangan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.

Mengenai peraturan ASN, sudah saya tegaskan, saya kurang memahami. Tetapi apakah sudah pantas, kesalahan sang Lurah harus diganjar dng pencopotan? Ada mekanisme sanksi yg diterapkan utk ASN. Mulai dari teguran, peringatan sampai pencopotan dan pemecatan sbg ASN.

Alangkah lebih bijaksana bila Gibran menerapkan teguran terlebih dahulu.

Walikota itu jabatan politis. Sedangkan Lurah itu jabatan karir. Memberi sanksi berat kepada pejabat karir dengan kesalahan kecil, akan mematikan masa depan sang pejabat. Itu yg tidak disadari Gibran

Marzel:
Dianggap kesalahan kecil karena budaya "nodong" sudah lazim di bumi Indonesia ini. Pengen tahu apa reaksi penulis saat menerima ratusan proposal minta duit di perusahaannya? Kasih apa kagak? Menghidar atau jengkel?

Arif Soetanto:
Masalahnya peraturan pemerintah melarang segala bentuk pungutan. Ubah dulu peraturannya. RT & RW tidak terikat aturan ini

Ketua kelas bisa minta bantuan biaya piknik kenaikan kelas, tapi kepala sekolah tidak boleh

Tantra:
Makanya, saya sudah bilang, saya tidak mengetahui peraturan ASN. Tetapi apakah tidak lebih bihaksana, jika Suparno diberi sanksi secara bertahap, mulai dari teguran dan peringatan?

Itu poinnya. Saya berpandangan, Girbran kurang bijaksana.

Panda:
Bukankah KPK sdh bilang
Pegawai Negeri dilarang trima gratifikasi.

Tantra:
Anda kurang paham kaka.
Yang dilakukan Suparno hanya memberikan persetujuan proposal penarikan dana sumbangan bagi Satlinmas.
Suparno tidak menerima sepeserpun. Bahkan menurut kesaksian paguyuban rt/rw kelurahan gajahan, Suparno orang yang tidak pelit merogoh kocek pribadi untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Semarsays:
Gini lho om, unsur2 nya itu bukan hny memperkaya diri sendiri ttp menguntungkan pihak lain
Kl beliyauw sdh tahu bhw itu tidak ada landasan hukumnya ttp beliyauw tetap teken tanda tangan ya kena dia om
Memahami hukum mmg gampang2 susah om, ndak bisa parsial

Marzel:
Walau dia tidak terima duit, tapi lewat tanda tangan pejabat pemerintah maka itu menjadi sah dan legal secara administrasi negara.
Ini khan meminjam kekuasaan pemerintah level RT untuk "menodong" lewat alasan sumbangan.
Klo kuasa itu tidak diberikan, maka proposal itu tidak punya kekuatan hukum. Orang yg nagih juga akak jiper juga jadinya.
Jadi penulis jangan anggap remeh soal tanda tangan dan cap....

Arif Soetanto:
Kalau tiap orang minta kebijaksanaan (dispensasi), buat apa dibikin aturan?
Aturan bukan dibuat untuk dilanggar

Tantra:
Banyak pertimbangan yg harus dipahami sebelum memutuskan suatu perkara.

Ini mirip dengan seorang pemuda madura yg membunuh orang karena membela diri saat dibegal. Dalam hukum, si pemuda yg mempertahankan diri, tetap bersalah karena telah membunuh. Dan memang telah di BAP oleh pihak kepolisian. Tetapi, setela pak Mahfud MD mendengar dan dilaporkan ke Presiden, pemuda ini dibebaskan.

Marzel:
Alasan membela diri dipersalahkan secara hukum karena TPKnya membuat polisi sulit percaya bahwa peristiwa pembunuhan itu karena bela diri.

Butuh saksi dan bukti yg kuat untuk polisi bisa diyakinkan. Itu kenapa pak Mahmud turun tangan untuk memberikan jaminan dan meyakinkan polisi.

Lain cerita klo kejadiannya terjadi di rumah. Akan mudah bagi polisi percaya alasan membela diri atas serangan orang lain yg bertamu di rumahnya. Logikanya begini, kejadian tsb terjadi karena ada tamu dari luar yg masuk rumah. Jika Tamu itu tidak masuk rumah, maka  tidak akan terjadi kejadian itu. Berarti tamu dari luar itulah yg menciptakan atau penyebab  masalah ini, bukan tuan rumah.

Semarsays:
Beda om, itu sdh ada landasan hukumnya yg jelas,
Kasus ini adlh pungli, minta2 THR tanpa ada landasan hukum,
Hukum justru MELINDUNGI pemuda madura itu, dia TIDAK BERSALAH SECARA HUKUM, dan diapun tidak dapat dipidana,
keliru sekali pendapat om yg ini kl hukum menganggap dia bersalah dan hny krn pak mahfud lalu ia di bebaskan
Memang scr formal polisi tetap memBAP krn utk proses hukum formalnya,
Krn sdh di buktikan cluritnya milik begalnya dan keterangan dua saksi yaitu pacar pemuda itu dan pelaku begal satunya ( rekan begal yg tewas ) mk kasusnya di hentikan
Ndak sama dan ndak bisa di persamakan om

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Gibran Kurang Bijaksana Seword Indonesia Maju yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/politik/gibran-kurang-bijaksana-gc44AjfSv0

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: