You Now Here »

Luhut : Tentang Penundaan Pemilu Dan Jokowi 3 Periode. Ismail Fahmi Malah Gagal Fokus!  (Read 75 times - 90 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 25,682
  • Poin: 25.761
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged




HARIARA:
Ah....LBP dibenci karena dia kafir

Noval Adianto:
Tidak ada urusan dibenci dan  kafir ...ini masalah konsistensi dan ketaatan  terhadap Konstitusi ...

rcc bali:
bener bung, konstitusi kok mau dirubah-ubah sesuai situasi, trus nanti kalo ada situasi lain ubah lagi gitu? trus mau sampai kapan? ????

Tgh Wangsa:
.......lah Rocky gerung,lius sungkarisma kafir kagak dibenci malah dipuja-puja oleh Kadrun Cs.....

HARIARA:
kedua orang tersebut menistakan dirinya menjadi kadrun..dan anehnya, mereka nyaman setara dengan kadrun

Debrodjo:
Sekaliber opung LBP bicara sudah mesti hati-hati, karna ybs tahu benar banyak yang siap-siap memelintir.

Pribadi simpel:
Suruh dengerin lagi aja rekaman nya!
Kalo udah masuk youtube dsb sulit untuk diedit. Mau ngedit juga ketauan

Wanda Bagus Sebastian:
Termasuk Fadli Zonk

HA↑HA↑HA↑HA↑:
Di jaman sekarang, invasi pisik bukan lagi cara.
Rusia dan Ukrania hanya sedang latihan perang bersama.

Freez  ????:
??? ??? ??? ???

Martabak Sweet:
Pertanyaan Ismail Fahmi adalah 'sumber klaim big data 110 juta netizen itu dari mana? Ini pertanyaan lucu bagi saya. Apa iya Luhut harus membuka nama sumber big data itu? Ya tidaklah!


Hati hati Bu Erika, topik ini TEKNIS. Ibu pernah ngawur berat pada topik TEKNIS terkait covid. Terkait Big Data ini Ibu terpeleset lagi.

Jika Luhut atau siapapun mengutip "big data" sebagai referensinya. Adalah sah dan bukan pertanyaan lucu jika diharuskan menyebut SUMBER BIG DATA TERSEBUT.

Bukan itu saja, big data tersebut harus dapat di askses dan divalidasi. Lalu harus jelas pula metodologi datanya dan akuisisi datanya, tipe datanya dan pengolahan datanya.

Yang dicuap-cuapkan Luhut kali ini tidak berbeda dengan yang dicuap-cuapkan P212 tentang 7 juta orang pendemo. Angkanya ngawur dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

Erika:
Iya sy paham ini tehnis tp setiap isu itu memiliki banyak sisi. Menjawab pertanyaan dr 1 sisi akan menimbulkan akibat di sisi lain. Luhut seorang pejabat pemerintah yg posisinya sangat politis. Setiap pernyataannya memiliki resiko yang tinggi. Dgn dia menyatakan ADA, KITA PUNYA BIG DATA, itu sdh lbh dr cukup. Yg bertanya "sumbernya dr mana?" Itu siapa? Apa kepentingan dia utk tahu? Bukan berarti dia seorg pakar medsos lalu dia boleh tahu sumber big data negara. Selain itu pihak yg bertanya gagal fokus, luhut ga pernah bilang 110juta netizen. Sementara yg dia tanyakan adalah sumber data dr 110 juta netizen.... pertanyaannya saja salah,  bagaimana luhut bisa menjawabnya?

Soal covid.... masalah tehnis yg mana yg sy terpeleset? Pada tulisan saya yg mana? Silahkan sajikan kembali. I will be happy to rediscuss it...

Martabak Sweet:
Dgn dia menyatakan ADA, KITA PUNYA BIG DATA, itu sdh lbh dr cukup. Yg bertanya "sumbernya dr mana?" Itu siapa? Apa kepentingan dia utk tahu? Bukan berarti dia seorg pakar medsos lalu dia boleh tahu sumber big data negara.


Bu Erika, ini sebabnya saya tulis, ini soal TEKNIS.
Ibu dan LBP sepertinya tidak paham hal ini.

1. Yang namanya BIG DATA itu, untuk bisa dipakai untuk sesuatu, harus memiliki data structure, dimensi yang sesuai dengan "sesuatu" yang ingin di "explain" oleh Big Data tersebut. Baru data tersebut bisa diolah dengan sedemikain rupa.

Supaya LBP bisa capture big data dan process it via data science, akuisisi data harus jelas dan datanya harus diprepare. Ibu dan LBP berpikir seperti ada mesin canggih dimana ibu memasukkan air putih (big data), tinggal pencet tombol pilihan merah, biru, hijau. :)

Dipencet merah keluar cappucino
Dipencet  hijau keluar margarita
Dipencet biru keluar sup ayam.

Tidak begitu Bu.

2. LBP mengutip FB dan twitter sebagai salah satu landasan atau sumber dari angka yang dia cuap-cuapkan tanpa tanggung jawab.

BU, FB dan twitter itu tidak share data mereka keluar BU. Pemerintah hanya bisa capture data (yang lalu dicuap cuapkan LBP dan mungkin) berdasarkan internet traffic saja. Tidak akan bisa lihat konten Bu lalu secara acak, semaunya, ngolah datanya lalu keluar dari dubur, "data orang yang setuju pemilu diundur", atau "data orang yang setuju untuk memakai celana dalam hanya hari Kamis".

Diluar FB dan twitter pun sama, kalau bicara yang skalanya masif.

Apa Ibu kira Peduli Lindungi datanya bisa tiba tiba keluar data tentang pemilu? Wkwkwkwk

3. Saya lempar 1 hal untuk membantu berpikir kritis, yaitu kata "QUALITY data" seputar big data, jadi source data juga penting ya Bu.

4. Sebagai pejabat public, apalagi cuap cuap membuat statement, LBP atau SIAPAPUN, sangat wajar ditanyakan "DATANYA DARI MANA". Apalagi itu sifat statementnya bukan classified deh.

Kalau tidak, Ibu dan saya bisa secara santai klaim, "mayoritas di Indonesia adalah beragama Hindu". Dan kita berdua tidak perlu beri tahu sumbernya dari mana.

Atau PA212, "demo monas dihadiri 7 juta orang, kata BIG DATA atau primbon XYZ"

Pribadi simpel:
Kalo servernya di Indonesia, pemerintah cq bssn bisa obrak obrik semua data.
Ada temen yang mantan petinggi telco nasional bilang, dia pernah dibriefing anak buahnya yang bilang bahwa semua telco & bssn bisa buka percakapan di medsos macem wa fb IG tweeter dll. Apa lagi kalo cuma sms & data over voice biasa.

Indri Giber:
Lawful interception itu ada hukumnya. Artinya secara legal siapapun, termasuk badan pemerintahan,  tidak bisa intercept secara indescriminately. Kalau ada penegak hukum punya legal standing buat intercept pihak tertentu, mereka request secara formal (disetujui pihak berwenang, misalnya hakim atau jaksa) ke telko atau service provider.

Kalo ada pihak yg 'grab' data ini, artinya itu tindakan extrajudicial yg bisa dikenai sanksi hukum.

Martabak Sweet:
Soal covid, sudah lama, ada beberapa, termasuk yang menyentuh IDI (bukan semuanya ya). Tinggal cek komen di tulisan lama Ibu saja. Kovalen kalau tidak salah juga termasuk.

Noval Adianto:
Atas nama demokrasi ,  Luhut membuka dan membuat wacana dengan membuka data ...Tapi wacana yang hanya membuang2 waktu dan membuat ribut . ....
 Presiden Jokowi cukup dua periode , Konsisten saja  pada konstitusi ...bukan karena punya kepentingan ,  lantas Konstitusi diubah sesuai kepentingan dan  kebutuhan yang pro 3 periode ....

Erika:
"LANTAS konstitusi diubah sesuai kepentingan dan kebutuhan...." Jgn menduga... lbh baik membaca...

Noval Adianto:
Lantas , kalau tidak menduga , apa kepentingannya Luhut melempar Wacana  ??...
Dengan segala hormat  Cukuplah Presiden Jokowi dua periode ..biarlah sistem berjalan .sesuai ketentuan .

Pribadi simpel:
Emangnya Luhut mewakili om Jokowi (dalam topik tsb)?
Lu udah terlalu kejauhan menduga Jokowi. Sebaiknya jangan terlalu gampang mengaitkan omongan anak buah Jokowi sbg omongan Jokowi sendiri. Sebaiknya pegang aja omongan Jokowi sebelumnya; itu ng akan kita ikutin sampai akhir; kita bandingkan dgn kenyataan nya nanti.

polisis:
100 triliun biaya pemilu mungkin bisa jadi cukup 1 triliun jika mau full online.
bikin sistem voting digital saling terhubung dan semua terpusat di server KPU. koneksi dari semua daerah menggunakan VPN yg aman ga bisa di hack dari luar.
sistemnya, setiap voting yg masuk akan langsung disimpan di server KPU pusat, ga disimpan di client/cabang/kecamatan/kelurahan/dll dsb yg berpotensi bisa di edit..
kalo koneksi putus gimana? ya ga bisa voting, tunggu koneksi up dulu, karena butuh otentikasi di server KPU pusat.
buat pusat voting di masing2 kecamatan, masyarakat cukup datang ke kecamatan di tempat dia masing2 dan vote pake 1 atau 2 layar bergiliran.
validasi pakai NIK dari dukcapil, NIK itu unik dan ga mungkin dobel, beda sama DPT sekarang yg pake NAMA.. nama itu bisa sama semua.
NIK yg udah vote, langsung di-flag jadi kalo ada usaha hack vote dgn kirim nik yg sama, pasti error..
supaya ga 'down', bisa pake periode vote secara giliran, misal pulau sumatera 2 hari, p jawa 2 hari, p kalimantan 1 hari, sulawesi 1 hari, sisanya 1 hari. pas 1 minggu.

enak kan, ga perlu bayar banyak relawan (emang mau jd relawan ga ada kompensasi samsek), ga perlu cetak2 kertas yg lebar, ga perlu kirim2 kertas/kotak suara ke pelosok yg jalannya ancur, ga perlu kirim hasil kertas yg dicolok balik. kirim logistik itu mahal dan ini malah 2x, enak tuh yg dapet proyeknya.
kalo begini, mungkin pengusaha percetakan seIndonesia akan demo..

anggi032 2:
IT kita sangat lemat dibanding standart dunia. Facebook yg safety nya katanya TOP aja banyak data bocor dll. Situ mau pilih si A ternyata tau2 sampe KPU jadi pilih Z krn di bobol hacker...

Saat ini Indonesia belum siap murni krn kemampuan menjaga security dari data.

Erika:
I like your idea.... coba dibahas juga kelemahan dari sistem pemilu online ini.... krn berbicara kelebihan atau keuntungan itu mudah. Tp bcr kelemahan itu ujungnya di kerugian.iya kalai cuma rugi materiil, kalau smp rugi imateriil moril dkk... bagaimana?

Debrodjo:
Hadeh, padahal kelompok tukang demo sudah siap-siap banting stir jadi tukang kampanye, siap-siap jadi tukang pengawas, siap-siap jadi tukang protes .... Katanya Pemilu itu pesta ..., kalau model online gimana pestanya? batal?

Aan Widjaya:
pestanya online saja.

rcc bali:
kalo online apa memenuhi asas LUBER khususnya langsung?

Aan Widjaya:
Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, masih masuk tuh.
Khusus LANGSUNG, data langsung ke Pusat sob dari pemilih, betulkan?

Bukan Satria Bergitar:
Ini adalah artikel yang seharusnya, menurut saya.
Dan ini membuat berimbang dengan artikel satunya lagi.

Tentang si Fahmi Idris itu, ndak usah di gubrislah.
mungkin speed inet-nya agak lemot, hapenya sudah mulai tua, jadi tayangan podcast DC agak sedikit nge-lag, dan doipun mencernanya jadi beda,
atau, si fahmi idris literasinya masih kurang, jadi untuk bahan bahan pembicaraan yang agak berat, processornya nge-freeze.

A Fighting Citizen:
jujur dilema ini topik.
Kalo penerus Jokowi hanya org macam wowo atau wan abud, saya mending berharap Jokowi perpanjang jabatannya (mau versi tunda atau periode ke 3 jg ok).
Tapi again, suatu saat tetep ada "wong edan" yg akan pimpin negeri ini, dan kita tidak akan harapkan orang itu 3 periode.
Serba salah ya...

Pribadi simpel:
Jadi liar begini karena orang2 banyak yang hopeless dgn pdip. Partai terbesar suaranya koq bertingkah macem partai gurem? Ngototnya si mami mau naikin anaknya (yang terbukti gak puguh) bikin orang kuatir akan kelanjutan kemajuan negeri ini. Lalu timbul wacana spt itu yang ditunggangi elit politik.

Indri Giber:
Karena PDIP masih merasa pentingnya 'jualan trah'.

Lone Wolf? ???:
Dari sudut pandang prestasi dan dedikasi untuk rakyat Indonesia Pak Jokowi sangat layak untuk menjabat 3 periode. Tapi dari sudut pandang legalitas berdasarkan aturan yang berlaku masa jabatan presiden dan wapres hanya maksimum 2 periode, namun masih ada peluang untuk dirubah oleh MPR/DPR. Kalau memang aturannya mau diubah maka yang akan terjadi adalah pertarungan antara parpol yang pro dan kontra akan perpanjangan masa jabatan presiden. Parpol yang diuntungkan akan pro perpanjangan tersebut sedangkan parpol yang dirugikan menolak mati-matian. Diluar gedung parlemen pihak yang pro dan kontra tentu akan mempengaruhi opini masyarakat dan  mungkin sekali memobilisasi masa untuk menggolkan kepentingan masing-masing.
Kita lihat saja sampai tahun 2023 kubu mana yang akhirnya menang. Kalau ditanya saya ada dikubu mana maka saya berpihak kepada Pak Jokowi 3 periode karena sekali lagi atas dasar prestasi dan dedikasinya untuk Indonesia.

Aan Widjaya:
Hati hati nanti bayarannya hilang, pak Jokowi kan yg memecat junjungan anda mas LW.

Lone Wolf? ???:
Mas Anies sabar menunggu karena nanti dia juga 3 periode

Kampret212:
gak keburu dirompi-orange-kan, Om?

Lone Wolf? ???:
Kalau nasib kedepan susah diramal.

Pribadi simpel:
Ya sekarang lu catet aja bahwa banyak yang bilang junjungan lu bakal diseret ke kpk setelah Plt buka semua yang diumpetin.

Sardijanto Djoemairi:
Jabatan sebelumnya: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (2015–2016)
Jabatan saat ini: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia sejak 2016
(Wikipedia)

Erika:
Trm ksh utk.koreksinya

iam hêylêl:
MPR/DPR Amandemen  krn keadaan "luarbiasa"  akibat covid?  Semoga.. Ahaha

rcc bali:
term "luar biasa" ini harus dirumuskan sehingga di masa depan situasi yang "luar biasa" seperti apa sehingga boleh mengamendemen konstitusi

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Luhut : Tentang Penundaan Pemilu Dan Jokowi 3 Periode. Ismail Fahmi Malah Gagal Fokus! Seword Indonesia Maju yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/politik/luhut-tentang-penundaan-pemilu-dan-jokowi-3-ONu95ZvqV0

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: