You Now Here »

Riuhnya PSE Membuka Banyak Fakta.  (Read 62 times - 48 votes) 

must_know

  • More Share Forum Topic
  • [MS] kepala suku
  • ******
  • must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!must_know sangat terkenal!
  • Rep Power: 6
  • Join: March 15, 2013
  • Posts: 26,015
  • Poin: 26.094
  • About me: Segera Lapor Momod Jika Konten bermasalah!
  • IP member tracker Logged
Riuhnya PSE Membuka Banyak Fakta.
« on: August 05, 2022, 08:45:48 PM »




StreetHole:
masalah PSE membuktikan emg mister Jonny ga pny terobosan bisanya ya blokir hal yg tak seharusnya diblokir setelah tak mampu lagi menerima hujatan akhirnya blokir dibuka lagi
salah satu contoh ketololan mister jonny dan anjing anjingnya adl mengaitkan pemblokiran dengan nasionalisme ???? Mari kita majukan industri game dalam negeri, BLOKIR steam, pdhl industri game kita jg msh memanfaatkan steam sadar ga tololnya?
ibaratnya menyuruh org jalan kaki, membatasi pengguna kendaraan, tp lupa bangun transportasi umum yg terintegrasi di seluruh titik, trotoar yg nyaman luas dimana tdk kepanasa kl lg jalan! maka menyuruh org jalan kaki dan melarang kendaraan, hanya menjadi keputusan nyusahin lalu ketika KEGOBLOKAN tersebut terbongkar berlindung di balik kata
"nasionalisme" ????

Roedy Siswanto:
Om, kalau seperti contoh yg om berikan , industri game kita butuh Steam ...terus kita biarkan saja steam beroperasi tanpa mematuhi aturan Indonesia ??

Laurent si Kucing Barbar:
gini saja, pemblokiran terkait PSE kemarin itu bisa jadi perdebatan karena

"yang diblokir A, yang merasakan akibatnya B"

ini buat saya adalah urusan pemerintah dengan korporasi, kalau misal mau dikaitkan dengan pajak dan pendaftaran dll.

Juga ini menurut saya metode nya juga salah, yaitu metode whitelist. Whitelist itu semua diblok kecuali yang daftar. Kalau sepertinya ini, masyarakat ujungnya yang kena. Juga, ada sinyalemen kalau kebijakan ini hanya "panas di awal", setelah "periode pendaftaran" selesai ya kemungkinan bakal adem ayem lagi. Tambahan, malah buat saya dari cara "whitelist" ini, kominfo terkesan males untuk melakukan penegakan ke depannya.

Untuk Indonesia, akan lebih baik kalau metodenya adalah "blacklist". Yang terbukti merugikan, dll itu yg diblok, semuanya boleh join dengan tetap ikut regulasi termasuk pajak. Disini kominfo juga bisa dilatih untuk siaga terhadap semua yang terjadi di dunia digital. Ini yang ada di EU dengan aturan GDPR-nya. Tujuan GDPR menurut saya lebih jelas, melindugi privasi warga EU. Aturan mirip GDPR lebih cocok di Indonesia yang negara demokrasi, bukan cenderung satu partai kek Cina.

Kalau yang ditiru China, maaf saya harus bilang kita ini punya kecenderungan munafik. Katanya kita benci komunisme, tapi ide idenya malah kita ambil.

Lagipula, kalau mau kek China, apa kita sudah punya aplikasi penggantinya yg udah "jadi dan matang" ?

Kalau mau sekarang, okelah mulai. Tapi untuk sampai ke tahap sana saja, butuh waktu lama agar bisa sejajar dengan mereka dan bisa bersaing. Itupun juga akan sulit dikejar karena ketika kita mencoba seperti mereka, mereka sudah upgrade jauh. Belum termasuk waktu promosi, perbaikan, dll

Saya optimis terhadap masa depan Indonesia, tapi saya juga berusaha rasional melihat situasi Indonesia saat ini.

Pertanyaan akhir : UU Perlindungan Data Pribadi, dimanakah gerangan? Saya mendukung "kedaulatan digital", tapi pemilik kedaulatan adalah pribadi masing masing sebagai pemilik data. Bukan negara ataupun korporasi (dengan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk penegakan hukum, itupun harus dengan mekanisme yang "tidak asal minta")

Roedy Siswanto:
Om berarti nggak ngikuti soal RUU PDP ...diharapkan Agustus ini sekesai pembahasannya dng DPR dan bisa diundangkan .

Martabak Sweet:
Apakah karena sudah lama negara tidak hadir untuk mengatur pelaku besar di ranah digital, maka selamanya negara tidak perlu hadir untuk mengurus dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di ranah digital nasional?


Om Roedy jangan gagal paham juga seperti Aven (yang lebih parah lagi, clueless dan ignorant) dan Bu Erika.

Kalau diamati komentar dan penulis Laurent salah satunya, masalah bukan di "Negara tidak perlu mengurusi ranah digital".

Problemnya adalah, CARANYA, IMPLEMENTASINYA, KOORDINASINYA, SOSIALISASINYA, MANA PRODUK HUKUM YANG SEHARUSNYA DULUAN SEBELUM PSE.

CARANYA OM. How Kemenkominfo do it.
Bukan IF Kemenkominfo should do it.

Kemenkominfo blunder di HOW

Roedy Siswanto:
Bagus Sis, terima kasih ..ini masukan yg sangat baik ??? ??? ??? ???

Arif Soetanto:
Betul
Kemenkominfo tidak bisa melaksanakan kebijakannya sendiri dgn benar

Laurent si Kucing Barbar:
jangan sampe PSE yang tujuannya baik, malah menghasilkan collateral damage yang lebih besar dari manfaatnya.

Tujuan PSE memang baik, tapi kalau implementasi, cara, dll nya cenderung rusak ya akibatnya bakal rusak juga

Roedy Siswanto:
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Erika:
Biasanya tetep ga mau disalahkan... pokoke kominfo salah dr manapun sudut pandangnya.... pethatic mmg.... kayak mrk sdh jadi dewa saja...

Laurent si Kucing Barbar:
"pathetic" bu bukan "pethatic" hehe

Arif Soetanto:
Kemenkeu aja komplain krn Kominfo TIDAK BERKOORDINASI.
Apalagi masyarakat

Sangat naif membela Menkominfo yg tidak bisa melaksanakan kebijakannya sendiri dengan benar

Roedy Siswanto:
Dirjen Kemenkeu nya sdh minta maaf om ??? ?????

Martabak Sweet:
Sampai detik ini, tidak ada yang mampu, termasuk Johnny, menjelaskan klaim klaim dia, termasuk hubungan PSE, khususnya, registrasi dengan "kedaulatan".

Ada yang lebih gila lagi, menghubungkan PSE dengan pembayaran pajak.

Roedy Siswanto:
Di podcast nya Deddy C , Johnny Plate sudah menjelaskan Sis . Menurutku sih cukup jelas .

Arif Soetanto:
Malah banyak yg sudah bayar pajak ikut diblokir.

Roedy Siswanto:
Nggak ada hubungannya dengan pajak pak. Ini penegakan hukum atas dasar permenkominfo no 5/2020.

Wanda Bagus Sebastian:
yang minta ganti menkominfo, emang influenza (bukan lagi influencer)

Roedy Siswanto:
??? ??? ??? ???

*------------NOTE:
Demikian Kumpulan nyinyiran netizen terkait artikel Riuhnya PSE Membuka Banyak Fakta. Seword Indonesia Maju yang dituangkan dalam bentuk Komentar. Semua komentar diatas bukanlah rekayasa dan memang benar apa adanya hasil cuitan keluh kesah yang kita kutip dari sumber resminya. Kami tidak bertanggung jawab atas isi komentar tersebut! Hanya sekedar memberi informasi yang sedang viral diperbincangkan! jika ingin membaca dan ingin mengetahui sumber resmi berita aslinya, silakan langsung ke sumber resminya. Terimakasih.


Code: (Sumber Resmi) [Select]
https://seword.com/umum/riuhnya-pse-membuka-banyak-fakta-5C0XJWU3uq

:beer: :beer: :beer:


View Mobile Web Short URL: